Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto: Antara/Hafidz Mubarak
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto: Antara/Hafidz Mubarak

Dewan Pengawas KPK Akan Diisi Orang Tepercaya

Nasional Revisi UU KPK
Media Indonesia • 18 September 2019 08:50
Jakarta: Presiden Joko Widodo akan membuat panitia seleksi (pansel) untuk menjaring dan menyeleksi anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK). Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan dewan pengawas akan diisi sosok yang tepercaya.
 
"Setelah itu, nama-nama hasil seleksi disampaikan ke Presiden. Presiden akan menentukan siapa kira-kira yang kredibel, memiliki legitimasi yang kuat di hadapan masyarakat, memiliki trust yang tinggi, dan seterusnya. Itulah kriteria-kriteria yang bisa ditempatkan di Dewan Pengawas," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa, 17 September 2019.
 
Menurut dia, kehadiran dewan pengawas tak akan menghambat kinerja Lembaga Antirasuah. Semua organisasi pun pasti ada pengawasnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Organisasi dedemit saja yang enggak ada pengawasnya. Semua organisasi itu harus ada pengawasnya, terkontrol dengan baik, sehingga tidak ada yang dirugikan."
 
DPR telah mengesahkan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
 
Berdasarkan laporan Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas, ada tujuh fraksi yang menyetujui revisi UU KPK secara penuh. Hanya dua fraksi, Gerindra dan PKS, yang memberi catatan soal dewan pengawas, sedangkan Fraksi Demokrat belum berpendapat.
 
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mewakili pemerintah mengapresiasi langkah DPR yang telah merevisi UU KPK. Pembahasan revisi UU KPK sejak resmi menjadi usulan inisiatif DPR hingga disahkan di rapat paripurna hanya 13 hari.
 
Dewan Pengawas KPK memiliki kewenangan memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang diminta komisioner periode 2019-2023.
 
Selain soal dewan pengawas, dalam revisi UU itu diatur KPK ialah lembaga dalam rumpun eksekutif sehingga seluruh pegawai KPK adalah ASN.
 
Wakil Ketua KPK 2015-2019 Laode M Syarif menilai sejumlah norma pasal dalam UU KPK yang baru akan melemahkan penindakan KPK. "Komisioner menjadi bukan lagi pimpinan tertinggi di KPK," ujar Laode.
 
Gugat ke MK
 
Koalisi Masyarakat Sipil berencana menggugat UU KPK yang baru disahkan itu. Mereka beranggapan beleid itu tak sesuai prosedur pembentukan undang-undang.
 
"Kami akan menggugat ke pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi," kata Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Feri Amsari.
 
Koalisi Masyarakat Sipil akan mengajukan uji formil soal tudingan cacat prosedural pembentukan UU KPK seperti diatur di UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. "RUU yang seharusnya dibahas harus RUU yang ada dalam prolegnas prioritas. Revisi UU KPK tidak ada di dalam prolegnas tahun ini," ucap dia.
 
Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Chudry Sitompul, menyebut revisi UU KPK perlu dilakukan agar tercipta check and balances dalam proses penegakkan hukum di Indonesia. "Setiap lembaga yang kekuasaannya tidak terbatas tentu menimbulkan masalah dan biasanya akan terjadi penyalahgunaan dalam kewenangan," kata Chudry.
 
Selepas revisi UU KPK disahkan, pegawai KPK dan aktivis antikorupsi menggelar aksi simbolik 'pemakaman KPK' di Gedung KPK, Jakarta, tadi malam. Aksi ini sebagai bentuk dimatikannya KPK.
 
"Kita akan mengenang setiap prestasi yang telah dilakukan garda terdepan pemberantasan korupsi, yaitu KPK dan korban-korbannya yang telah ditolong lembaga ini," ucap Ketua Umum YLBHI Asfinawati.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif