Jakarta: Fraksi Partai Gerindra tak sepakat Presiden Joko Widodo memilih anggota dewan pengurus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gerindra khawatir penunjukan itu menciptakan matahari kembar.
Politikus Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan penunjukan langsung itu membuat KPK menjadi lembaga administratif. Tindakan ini dinilai melemahkan KPK.
"Berarti ada administratif pimpinan KPK untuk melakukan penyadapan. Lalu, ada surat-menyurat perizinan. Berarti bisa ditolak. Kalau ini ditolak berarti ini kan melamahkan KPK," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 17 September 2019.
Partai besutan Prabowo Subianto ini mengusulkan dewan pengawas dipilih Presiden dan DPR. Langkah ini bisa menghindari upaya pelemahan KPK itu.
"Harusnya Presiden memilih dua, DPR dua, satunya dari pimpinan KPK. Jadi, tidak ada lembaga administratif. Tidak ada dua kantor," ungkap dia.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menolak Presiden memilih dewan pengawas secara mutlak. Politikus PKS Ledia Hanifah mengatakan ketentuan tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal draf revisi UU KPK yakni membentuk dewan pengawas yang profesional dan bebas dari intervensi.
Ledia juga menyayangkan KPK harus meminta izin penyadapan. Menurutnya, KPK cukup memberi tahu dewan pengawas.
"Bukan diiringi dengan monitoring dan audit yang ketat agar penyadapan tidak dilakukan secara semena-mena dan melanggar HAM," ujar Ledia.
Jakarta: Fraksi Partai Gerindra tak sepakat Presiden Joko Widodo memilih anggota dewan pengurus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gerindra khawatir penunjukan itu menciptakan matahari kembar.
Politikus Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan penunjukan langsung itu membuat KPK menjadi lembaga administratif. Tindakan ini dinilai melemahkan KPK.
"Berarti ada administratif pimpinan KPK untuk melakukan penyadapan. Lalu, ada surat-menyurat perizinan. Berarti bisa ditolak. Kalau ini ditolak berarti ini kan melamahkan KPK," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 17 September 2019.
Partai besutan Prabowo Subianto ini mengusulkan dewan pengawas dipilih Presiden dan DPR. Langkah ini bisa menghindari upaya pelemahan KPK itu.
"Harusnya Presiden memilih dua, DPR dua, satunya dari pimpinan KPK. Jadi, tidak ada lembaga administratif. Tidak ada dua kantor," ungkap dia.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menolak Presiden memilih dewan pengawas secara mutlak. Politikus PKS Ledia Hanifah mengatakan ketentuan tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal draf revisi UU KPK yakni membentuk dewan pengawas yang profesional dan bebas dari intervensi.
Ledia juga menyayangkan KPK harus meminta izin penyadapan. Menurutnya, KPK cukup memberi tahu dewan pengawas.
"Bukan diiringi dengan monitoring dan audit yang ketat agar penyadapan tidak dilakukan secara semena-mena dan melanggar HAM," ujar Ledia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DRI)
