medcom.id, Jakarta: Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Daud meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nachrawi bersikap objektif. Ia meminta tudingan dirinya mendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). tak dikaitkan dengan organisasi yang dipimpinnya.
"Saya mohon Pramuka jangan dikaitkan dengan pribadi saya," kata Adhyaksa kepada Metrotvnews.com, Senin 24 Juli 2017.
Adhyaksa menyebut, penangguhan anggaran Pramuka oleh Menpora dapat menghambat kegiatan Pramuka. Salah satunya dalam waktu dekat gelaran Raimuna Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta.
Padahal kata dia, dana anggaran Pramuka dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan yang sangat drastis. Pembekuan anggaran Pramuka oleh Menpora sudah sejak bulan Februari.
"Waktu saya jadi Menpora itu saya berikan Rp45 miliar setiap tahun ke Pramuka. Sekarang kan kami cuma dapat Rp10 miliar. Itupun masih ditahan," beber Adhyaksa.
Dalam waktu dekat, Adhyaksa mengaku siap bertemu langsung dengan Menpora Imam Nachrawi demi mengklarifikasi tudingan dirinya mendukung HTI.
"Mudah-mudahan untuk perbaikan Pramuka ke depan bukan untuk pribadi saya. Pisahkan masalah pribadi saya dengan masalah Pramuka," pungkas dia.
(Baca juga: Pemerintah Bekukan Dana Pramuka Rp10 Miliar)
Sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi menyebut, pemerintah akan membekukan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang diduga berafiliasi dangan ormas anti Pancasila. Sambil menunggu penjelasan dari Adyaksa terkait video tersebut, Menpora sementara akan menagguhkan anggaran untuk Pramuka.
"Mungkin salah satu yang sempat mengemuka di DPR tentang Pramuka. Kalau sekarang masih kami pending bantuannya, sampai betul-betul ada klarifikasi, ada penjelasan," kata Imam dalam Harlah PKB di kantor DPP PKB Minggu, 23 Juli 2017.
Kata Imam, ini adalah salah bentuk ketegasan pemerintah pasca terbitannya Perppu nomor 2 tahun 2017. Klarifikasi secara individu dari Adhyaksa masih ditunggu.
"Sudah kami minta, sedang kami tunggu jawabannya. Sampai kemarin belum. Mungkin secara tertulis sudah diluncurkan, tapi belum masuk ke meja saya," ujar dia.
Imam menegaskan jika klarifikasi belum juga diberikan oleh Adhyaksa langsung kepadanya, maka ia akan meninjau lebih jauh. Apakah itu perilaku individual atau sudah menjadi indentitas organisasi Pramuka.
"Kita pilih nanti. Apakah itu perilaku individual atau itu sudah menjadi ruh atau identitas indetifikasi. Kalau HTI jelas, selain perilaku individual juga identitas orang sudah jelas. Tapi Pramuka saya kira tida sejauh itu," ucap dia.
(Baca juga: Adhyaksa Ngaku Sudah Lapor Presiden Soal Kehadirannya di Acara HTI)
medcom.id, Jakarta: Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Daud meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nachrawi bersikap objektif. Ia meminta tudingan dirinya mendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). tak dikaitkan dengan organisasi yang dipimpinnya.
"Saya mohon Pramuka jangan dikaitkan dengan pribadi saya," kata Adhyaksa kepada
Metrotvnews.com, Senin 24 Juli 2017.
Adhyaksa menyebut, penangguhan anggaran Pramuka oleh Menpora dapat menghambat kegiatan Pramuka. Salah satunya dalam waktu dekat gelaran Raimuna Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta.
Padahal kata dia, dana anggaran Pramuka dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan yang sangat drastis. Pembekuan anggaran Pramuka oleh Menpora sudah sejak bulan Februari.
"Waktu saya jadi Menpora itu saya berikan Rp45 miliar setiap tahun ke Pramuka. Sekarang kan kami cuma dapat Rp10 miliar. Itupun masih ditahan," beber Adhyaksa.
Dalam waktu dekat, Adhyaksa mengaku siap bertemu langsung dengan Menpora Imam Nachrawi demi mengklarifikasi tudingan dirinya mendukung HTI.
"Mudah-mudahan untuk perbaikan Pramuka ke depan bukan untuk pribadi saya. Pisahkan masalah pribadi saya dengan masalah Pramuka," pungkas dia.
(Baca juga:
Pemerintah Bekukan Dana Pramuka Rp10 Miliar)
Sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi menyebut, pemerintah akan membekukan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang diduga berafiliasi dangan ormas anti Pancasila. Sambil menunggu penjelasan dari Adyaksa terkait video tersebut, Menpora sementara akan menagguhkan anggaran untuk Pramuka.
"Mungkin salah satu yang sempat mengemuka di DPR tentang Pramuka. Kalau sekarang masih kami pending bantuannya, sampai betul-betul ada klarifikasi, ada penjelasan," kata Imam dalam Harlah PKB di kantor DPP PKB Minggu, 23 Juli 2017.
Kata Imam, ini adalah salah bentuk ketegasan pemerintah pasca terbitannya Perppu nomor 2 tahun 2017. Klarifikasi secara individu dari Adhyaksa masih ditunggu.
"Sudah kami minta, sedang kami tunggu jawabannya. Sampai kemarin belum. Mungkin secara tertulis sudah diluncurkan, tapi belum masuk ke meja saya," ujar dia.
Imam menegaskan jika klarifikasi belum juga diberikan oleh Adhyaksa langsung kepadanya, maka ia akan meninjau lebih jauh. Apakah itu perilaku individual atau sudah menjadi indentitas organisasi Pramuka.
"Kita pilih nanti. Apakah itu perilaku individual atau itu sudah menjadi ruh atau identitas indetifikasi. Kalau HTI jelas, selain perilaku individual juga identitas orang sudah jelas. Tapi Pramuka saya kira tida sejauh itu," ucap dia.
(Baca juga:
Adhyaksa Ngaku Sudah Lapor Presiden Soal Kehadirannya di Acara HTI)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
