Masa Penahanan Wali Kota Pasuruan Diperpanjang
Wali Kota Pasuruan Setiyono ditahan KPK. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Wali Kota Pasuruan, Setiyono (SET) selama 40 hari. Setiyono merupakan tersangka suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Pasuruan.

"Dimulai tanggal 25 Oktober 2018 sampai 3 Desember 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin, 22 Oktober 2018.

Selain Setiyono, KPK juga memperpanjang masa penahanan tiga tersangka lainnya yakni Staf Ahli atau Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahya (DFN), Staf Kelurahan Purutrejo Wahyu Tri Hardianto (WTH), dan pihak swasta Muhamad Baqir (MB). Masa penahanan mereka diperpanjang dengan tenggat yang sama.


Setiyono diduga menerima hadiah atau janji dari rekanan Pemkot Pasuruan. Suap diduga terkait proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Pemkot Pasuruan. Proyek itu menggunakan dana APBD Tahun Anggaran 2018.

Baca: Suap Wali Kota Pasuruan Menggunakan Sandi

Proyek-proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan diatur oleh Wali Kota melalui tiga orang terdekatnya. Diduga, ada kesepakaan fee rata-rata antara lima sampai tujuh persen untuk proyek bangunan dan pengairan di lingkungan Pemkot Pasuruan.

Komitmen yang disepakati untuk wali kota dari proyek PLUT-KUMKM sebesar 10 persen dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS), yakni Rp2,29 miliar. Fee sebesar 1 persen juga dijanjikan kepada kelompok kerja (pokja).

Setiyono, Dwi Fitri, dan Wahyu Tri selaku penerima suap, disangka melanggar Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Muhamad Baqir selaku pemberi suap, disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (2) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Baca: Wali Kota Pasuruan Dijebloskan ke Rutan Guntur





(AGA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id