Sidang Idrus Marham/Medcom.id/Damar Iradat
Sidang Idrus Marham/Medcom.id/Damar Iradat

Sidang Putusan Idrus Marham Ditunda

Nasional OTT KPK Korupsi PLTU Riau-1
Damar Iradat • 16 April 2019 11:21
Jakarta: Sidang putusan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham ditunda. Majelis hakim menyatakan sidang ditunda lantaran dua anggota majelis hakim bakal pulang ke daerah asalnya untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu Serentak 2019.
 
Ketua Majelis Hakim Yanto mengatakan sidang Idrus sedianya digelar pukul 16.00 WIB, Selasa, 16 April 2019.
 
"Dua anggota saya sudah beli tiket jam 4 sore, sehingga kalau dibacakan jam 4 tidak terkejar, karena dia harus ke bandara, dan anggota saya yang sebelah juga nyoblos di Kupang, nanti jam 4 tiket," kata Yanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Kasus Suap PLTU Riau-1 Mengarah ke Bupati Temanggung
 
Majelis hakim juga sudah bermusyawarah dengan jaksa penuntut umum dan tim kuasa hukum Idrus. Sidang akhirnya ditunda sepekan.
 
"Sehingga tadi saya musyawarah sama JPU dan penasihat hukum saudara (Idrus Marham) untuk putusan saudara ditunda minggu depan. Sidang kami tunda 1 minggu, tanggal 23 April 2019," tegas Yanto.
 
Mantan Menteri Sosial Idrus Marham dituntut lima tahun penjara. Ia juga dituntut membayar denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan penjara.
 
Idrus bersama mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih diyakini menerima hadiah berupa uang total Rp2,250 miliar dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1. Uang itu diduga mengalir ke musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar 2017.
 
Baca: KPK Diminta Dalami Aliran Dana Korupsi ke Golkar
 
Idrus yang saat itu menjadi Plt Ketua Umum Golkar meminta uang ke bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo melalui Eni, sejumlah USD2,5 juta. Uang itu disebut untuk keperluan Munaslub Partai Golkar 2017.
 
Menurut jaksa, Idrus berkeinginan untuk menjadi pengganti antar waktu Ketua Umum Partai Golkar saat itu menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus KTP berbasis elektronik.
 
Idrus dan Eni dinilai telah punya niat meminta uang untuk digunakan dalam Munaslub Partai Golkar 2017. Hal ini diperkuat dengan uang sejumlah Rp713 juta dari total penerimaan Rp2,250 miliar dari Kotjo, diserahkan Eni selaku bendahara Munaslub kepada Wakil Sekretaris Steering Committe Munaslub Partai Golkar Muhammad Sarmuji.
 
Uang suap itu diduga diberikan agar Kotjo mendapat proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-1). Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd, perusahaan yang dibawa oleh Kotjo.
 
Idrus diyakini melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(OJE)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif