Fayakhun Dituntut 10 Tahun Penjara

Damar Iradat 31 Oktober 2018 17:21 WIB
suap di bakamla
Fayakhun Dituntut 10 Tahun Penjara
Terdakwa kasus suap proyek di Bakamla Fayakhun Andriadi - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Jakarta: Mantan anggota DPR RI Fayakhun Andriadi dituntut hukuman 10 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan penjara.

"Menuntut, supaya majelis hakim menyatakan terdakwa Fayakhun telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata jaksa pada KPK saat membacakan surat tuntutan kepada Fayakhun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Oktober 2018.

Jaksa meyakini, Fayakhun telah menerima suap sebesar US$911.480 dari Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah. Uang itu diyakini agar Fayakhun selaku anggota Komisi I DPR RI mengawal penambahan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam pengadaan satelit monitoring dan drone.


Dalam menyusun surat tuntutan, jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Pertimbangan yang memberatkan, perbuatan Fayakhun bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

(Baca juga: Fayakhun Bantu Proyek Bakamla untuk Modal Politik)

Selain itu, Fayakhun juga telah menciderai amanat yang diembannya selaku anggota DPR RI. Sementara itu, pertimbangan yang meringankan, Fayakhun bersikap sopan selama persidangan, mengaku dan menyesali perbuatannya, dan masih memiliki tanggungan keluarga.

"Terdakwa juga sudah mengembalikan sebagian uang suap sebesar Rp2 miliar yang telah disetorkan oleh terdakwa kepada negara melalui rekening titipan KPK," lanjut Jaksa.

Fayakhun sebelumnya didakwa menerima suap sebanyak dari USD 911.480. Suap diterima terkait proyek satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Uang tersebut, menurut jaksa, masuk ke empat nomor rekening yang diberikan Fayakhun. Lalu, Fayakhun memerintahkan Agus Gunawan selaku stafnya, untuk mengambil uang tersebut secara tunai.

Fayakhun diyakini telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(Baca juga: Fayakhun Terima Rp12 Miliar)
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id