Sejak Dilaporkan, PSI Nilai Bawaslu tak Adil
Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni bersama pimpinan DPP PSI. Medcom.id/Lis Pratiwi.
Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi keputusan Polri mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasus dugaan kampanye di luar jadwal yang dilaporkan Bawaslu. Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai Bawaslu tak adil karena alasan untuk membawa kasus ini ke ranah pidana tak kuat.

“Iya (sejak awal menganggap Bawaslu tidak adil). Setelah Pak Abhan (Ketua Bawaslu) memasukkan laporan ke Bareskrim, tidak cukup argumen untuk membawa kasus ini ke pidana,” kata Antoni di DPP PSI Jakarta, Jumat, 1 Juni 2018.

Baca: KPU Hormati Bawaslu Soal PSI


Kuasa hukum PSI Albert Haris mengatakan dasar hukumnya adalah Pasal 100 ayat 2 KUHAP sebagai hukum acara yang juga berlaku untuk pemilu. Namun, sanksi pidana dalam pemilu hanya dapat diterapkan menurut asas ultimum remedium

Artinya sebagai pilihan terakhir jika sanksi administratif telah diterapkan lebih dulu. “Mengingat ketentuan pidana pemilu ini sifatnya khusus. UU Pemilu administratif tapi mengatur sanksi pidana juga,” jelas Albert.

Baca: Bawaslu tak Akan Tinggal Diam Kasus PSI Dihentikan

Bawaslu melaporkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Bareskrim Polri atas dugaan kampanye di luar jadwal. PSI dinilai mengangkat citra partai melalui iklan di media massa edisi 23 April 2018.

PSI pun mengaku bersyukur karena Polri menghentikan kasus tersebut dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). 




(DRI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id