Sidang pemeriksaan saksi terdakwa Miftahul Ulum. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang pemeriksaan saksi terdakwa Miftahul Ulum. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Pejabat Kemepora Kecipratan Dana Hibah KONI

Nasional Kasus Suap Imam Nahrawi
Fachri Audhia Hafiez • 06 Februari 2020 13:57
Jakarta: Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Suradi mengungkap pemberian uang pada sejumlah pihak diKementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Uang daripencairan proposal dana hibah yang diajukan KONI ke Kemenpora.
 
"Awalnya kami tidak tahu (pemberian ke Kemenpora). Bahkan kami di perencanaan tidak terkait dengan itu," kata Suradi saat diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Miftahul Ulum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Februari 2020.
 
Suradi mengaku sempat dipanggil Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy saat proposal 'dukungan KONI pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018' cair. Total uang yang dicairkan Kemenpora Rp18 miliar dari pengajuan Rp20 miliar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya diminta membuat pelaksanaan kegiatan supaya angkanya tidak lebih Rp8 miliar," beber Suradi.
 
Suradi mengaku penyusunan anggaran kegiatan jauh dari jumlah yang cair. Anggaran Rp10 miliar tidak masuk penyusunan anggaran kegiatan.
 
"Saya bilang ke Hamidy 'Pak kalau Rp8 miliar apakah bisa jalan?'. Beliau bilang 'kan kita harus bayar gaji, kebutuhan kantor, kamu mau enggak gajian? Saya harus memberikan buat orang sebelah'," beber Suradi.
 
Pejabat Kemepora Kecipratan Dana Hibah KONI
Terdakwa Miftahul Ulum. Foto: ANT/Risky Andrianto
 
Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ronald Worotikan mencecar maksud 'orang sebelah'. "Buat orang Kemenpora," ungkap Suradi.
 
Miftahul Ulum didakwa menerima suap Rp11,5 miliar. Suap berasal dari Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johnny E Awuy.
 
Suap untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI Pusat kepada Kemenpora. Pejabat Kemenpora dijanjikan fee 15%-19% dari nilai total bantuan dana hibah yang diterima KONI Pusat.
 
Miftahul didakwa melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Miftahul turut didakwa menerima gratifikasi Rp8,648 miliar. Uang bersumber dari sejumlah pihak.
 
Miftahul didakwa melanggar Pasal 12B ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif