Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman bergegas meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (14/8/2018). Foto: Antara/Galih Pradipta
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman bergegas meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (14/8/2018). Foto: Antara/Galih Pradipta

Walkot Tasikmalaya Akui Titip Proposal Anggaran ke Pegawai Kemenkeu

Nasional kasus suap tasikmalaya
Damar Iradat • 17 Desember 2018 23:24
Jakarta: Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengaku pernah menitipkan proposal pengajuan anggaran kepada pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo. Usulan itu disampaikan secara tidak resmi kepada Yaya.

Budi mengungkapkan hal tersebut saat dihadirkan sebagai saksi untuk Yaya yang duduk sebagai terdakwa dalam perkara gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Menurut Budi, saat itu, ia juga tidak terlalu berharap usulannya dapat disetujui oleh Kemenkeu.

"Berhasil atau tidak, yang penting sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diperhatikan Kota Tasikmalaya," ujar Budi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 17 Desember 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Baca juga: Wali Kota Tasikmalaya Ikut Ajukan Proposal Dana Perimbangan Budi menjelaskan, awalnya dia dikenalkan dengan Yaya oleh sesama politikus PPP Puji Suhartono. Yaya merupakan teman Puji sesama mahasiswa pascasarjana di Universitas Padjajaran.

Menurut dia, Puji awalnya memberitahu jika Yaya merupakan pegawai di Kemenkeu. Puji lantas menawarkan Budi berkonsultasi dengan Yaya seputar pengajuan anggaran.

Menindaklanjuti saran Puji, Budi kemudian bertemu langsung dengan Yaya. Ia mengaku beberapa kali bertemu dengan Yaya, di antaranya di kediaman Budi, di Hotel Sultan, dan di Hotel Aryaduta, Jakarta, di Hotel Kempinski, dan di sebuah restoran di Jakarta.

"Dia cerita DID (Dana Insentif Daerah) dan DAK (Dana Alokasi Khusus). Saya tanyakan, kapan timingnya. Saya juga tanya program yang belum diinfokan ke daerah," tuturnya.

Baca juga: Wabendum PPP Diduga Kecipratan Uang Suap Dana Perimbangan

Budi kemudian menyerahkan proposal DID sebesar Rp60 miliar dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 Kota Tasikmalaya Rp20 miliar kepada Yaya. Ia mengaku juga sudah mengirimkan proposal tersebut secara resmi kepada Kemenkeu, tapi tetap menggunakan jasa Yaya dengan alasan untuk mempermudah.

"Ya, bentuk keseriusan kita (mengajukan proposal)," jelasnya.

Dalam surat dakwaan, terkait DAK dan DID APBN 2018 Kota Tasikmalaya, Yaya menerima Rp530 juta yang diberikan secara bertahap. Jaksa meyakini, uang itu diberikan langsung oleh Budi.

Dalam perkara ini, Yaya selaku mantan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan bersama rekan kerjanya, Rifa Surya didakwa menerima gratifikasi senilai Rp3,745 miliar. Keduanya juga menerima SGD325.000 dan USD53.200.

Baca juga: KPK Periksa Walkot Tasikmalaya terkait Suap Dana Perimbangan

Keduanya dianggap menyalahgunakan jabatan sebagai pegawai Kemenkeu untuk mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari DAK dan DID APBN 2017. Dari daerah-daerah yang mengajukan untuk menerima DAK dan DID, Yaya dan Rifa telah menerima sejumlah uang.

Yaya didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.


(MBM)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi