Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Wali Kota Tasikmalaya Ikut Ajukan Proposal Dana Perimbangan

Nasional kasus suap
Juven Martua Sitompul • 14 Agustus 2018 18:37
Jakarta: Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengakui telah mengajukan proposal proyek pembangunan infrastruktur ke DPR RI. Proposal diajukan agar Pemkab Tasikmalaya mendapat dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018.
 
"Terkait tentang inilah proposal, iya untuk APBD 2018," kata Budi usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018.
 
Budi selebihnya menolak berbicara banyak soal materi pemeriksaan, termasuk proposal infrastruktur yang diajukan ke lembaga legislatif tersebut. Politikus PPP itu hanya menjelaskan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PNS Kemenkeu Yaya Purnomo (YP).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bersama dengan Budi, penyidik juga ikut memeriksa anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PPP Irgan Chairul Mahfiz. Pada pemeriksaan kali ini penyidik mengonfirmasi Irgan soal pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik suap dana perimbangan.
 
"KPK mengonfirmasi dugaan penerimaan-penerimaan tersangka YP dan mencermati dugaan penerimaan lain terkait pengurusan anggaran dana perimbangan daerah," kata juru bicara KPK Febri Diansyah dikonfirmasi terpisah.
 
KPK memang tengah mendalami kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018. Salah satu yang diusut yakni dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.
 
Lembaga Antirasuah tak membantah pihak yang tengah didalami perannya oleh penyidik adalah salah satu anggota Komisi XI DPR Fraksi PAN dan Puji Suhartono. Kediaman dua politikus itu pun sudah digeledah penyidik.
 
Dari kediaman Puji Suhartono,‎ tim menyita uang sebesar Rp1,4 miliar dalam pecahan dolar Singapura. Dari rumah dinas anggota DPR fraksi PAN, tim hanya menyita dokumen, sedangkan dari apartemen tenaga ahlinya, tim menyita satu unit mobil jenis Toyota Camry.
 
KPK sudah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Keempatnya adalah anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat Amin Santono, PNS Kemenkeu YayaPurnomo, Eka Kamaluddin selaku perantara suap dan satu pihak swasta Ahmad Ghiast.
 
Ahmad Ghiast diduga telah menyuap Amin Santono ‎sebesar Rp500 juta dari dua proyek di Kabupaten Sumedang dengan nilai proyek sekitar Rp25 miliar. Uang Rp500 juta tersebut diduga bagian dari total komitmen fee sebesar Rp1,7 miliar.
 
Uang Rp500 juta itu diberikan Amin Ghiast kepada Amin Santono dalam dua tahap. Tahap pertama, Ahmad Ghiast mentransfer uang Rp100 juta melalui Eka Kamaluddin selaku perantara suap dan tahap kedua menyerahkan secara langsung di sebuah restoran di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
 
Baca: Wabendum PPP Diduga Kecipratan Uang Suap Dana Perimbangan
 
‎Sementara itu, Yaya Purnomo berperan bersama-sama serta membantu Amin Santono meloloskan dua proyek di Pemkab Sumedang. Proyek itu ada di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang serta proyek di Dinas PUPR Sumedang.
 
Atas perbuatannya, Amin, Eka, dan Yaya selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Ghiast selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif