Ketua KPK terpilih Firli Bahuri. MI/Susanto.
Ketua KPK terpilih Firli Bahuri. MI/Susanto.

Revisi UU Tak Mengubah Tugas Pokok KPK

Nasional Revisi UU KPK
Sri Yanti Nainggolan • 10 Desember 2019 07:06
Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Komjen Firli Bahuri menilai revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tak mengubah makna lembaga tersebut. UU Nomor 19 Tahun 2019 itu disebut memperkuat tugas pokok KPK.
 
"Pengertian pemberantasan tak berubah, artinya masih ada pencegahan dan pemberantasan," kata Firli dalam Program Opsi 2 Sisi di Metro TV, Senin, 9 Desember 2019.
 
Jenderal bintang tiga itu menjamin tujuan KPK juga masih sama. Lembaga Antirasuah akan memberantas korupsi dengan efektif.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Firli menyebut UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK membuat tugas pokok Lembaga Antikorupsi bertambah menjadi enam. KPK harus melaksanakan keputusan pengadilan dan hakim yang telah berkedudukan hukum tetap.
 
"Pada Pasal 6 e UU lama (UU Nomor 30 Tahun 2002), yaitu tentang KPK dapat memonitoring atas pelaksanaan program pemerintah, pindah Pasal 6b. Artinya ada kesesuaian tugas," papar dia.
 
Mantan Kabaharkam Polri itu menegaskan revisi tak mengubah roh kekuatan KPK. "Itu dipindahkan saja menjadi Pasal 12 UU Nomor 19 Tahun 2019. Tidak ada yang berubah."
 
DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi UU. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. Ada tujuh poin yang disepakati DPR dan pemerintah dalam revisi UU KPK tersebut.
 

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif