Ilustrasi sidang di MK. (Foto: MI/Susanto)
Ilustrasi sidang di MK. (Foto: MI/Susanto)

UU KPK Dinilai Tak Sah Karena Anggota DPR Titip Absen

Nasional Revisi UU KPK
Media Indonesia • 09 Desember 2019 18:38
Jakarta: Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai cacat prosedural. Tim Advokasi UU KPK menyebut sidang paripurna tidak memenuhi syarat kuorum untuk mengesahkan UU.
 
Salah seorang kuasa hukum pemohon, Feri Amsari, mengatakan sekitar 180 Anggota DPR tidak hadir saat sidang paripurna pengesahan UU KPK. Bahkan, ada anggota Dewan yang titip absen agar sidang dianggap kuorum.
 
"Kalau diperhatikan ketentuan Tatib DPR bahwa ditentukan ada kata dihadiri. Itu juga termasuk dalam ketentuan UU 12 Tahun 2011, bahwa kata dihadiri itu artinya harus dihadiri secara fisik. Kalau tidak, berarti tak bisa dikatakan dihadiri," ujar Feri Amsari dalam sidang gugatan UU KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemohon juga berpendapat tindakan tersebut cacat prosedural dengan mengemukakan beberapa argumen, yakni UU KPK tidak melalui proses perencanaan dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas, dan UU KPK melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
 
Pembahasan UU KPK juga dianggap tidak partisipatif, naskah akademik dan rancangan UU tidak dapat diakses publik, serta penyusunan revisi UU KPK tidak didasarkan pada naskah akademik yang memadai.
 
"UU a quo melanggar asas pembentukan perundang-undangan yang baik. UU a quo tidak dilakukan secara partisipatif, tidak melibatkan publik, tidak mengundang ahli secara luas, termasuk tadi tidak melibatkan KPK sebagai lembaga yang dibahas sendiri oleh UU a quo," ujar kuasa hukum pemohon lainnya, Muhammad Isnur.
 
Pemohon meminta MK memutuskan dalam provisi menyatakan menunda keberlakuan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dan dalam pokoknya mahkamah menjatuhkan, atau mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
 
Pemohon dalam poin kedua petitum juga meminta MK menyatakan UU Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat. Poin ketiga petitum meminta MK menyatakan UU Nomor 19 Tahun 2019 mengalami cacat formil dan cacat prosedural sehingga aturan dimaksud tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum.(Abdillah Muhammad Marzuqi/Media Indonesia)
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif