Ilustrasi suasana sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Foto: MI/Mohamad Irfan
Ilustrasi suasana sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Foto: MI/Mohamad Irfan

MK Menyidangkan Gugatan 3 Pimpinan KPK

Nasional Revisi UU KPK
Media Indonesia • 09 Desember 2019 18:19
Jakarta: Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan perkara bernomor 79/PUU-XVII/2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Perkara tersebut permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
"Pada intinya permohonan ini merupakan permohonan pengujian permohonan formil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang pada intinya mempertahankan keabsahan prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan," ujar salah seorang kuasa hukum pemohon Feri Amsari dalam sidang, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.
 
Sidang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan hakim anggota yakni Saldi Isra dan Wahiduddin Adams. Pemohon dalam perkara ini ialah tiga pimpinan KPK, Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, dan Saut Sitomorang. Sedangkan kuasa hukum mengatasnamakan Tim Advokasi UU KPK berjumlah 39 orang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tiga pimpinan KPK memutuskan mengajukan uji formil dan uji materiel terkait UU KPK. Uji formil akan menyoal perumusan revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002. Sementara itu, uji materiel menyasar pasal di UU tersebut, khususnya tentang keberadaan dewan pengawas.
 
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut pihaknya punya legal standing menggugat UU KPK. Apalagi, KPK sejak awal perumusan undang-undang tidak pernah diajak rembug.
 
"Yuridis formalnya bagaimana dengan situasi seperti itu. Ada orang berlima ujug-ujug enggak diajak ngobrol. Itu yang menarik untuk kemudian bagaimana MK melihat itu dalam posisi kaitannya dengan UU kita," kata Saut di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 20 November 2019.
 
Saut juga menyoroti pembentukan Dewan Pengawas KPK. Dia menegaskan pihaknya tak keberatan diawasi, namun pengawasan baiknya terlepas dari proses penindakan perkara yang dilakukan KPK.
 
"Kamu ngawasin tapi masuk dalam proses. Kamu mengawasi dirimu sendiri. Itu teori organisasi pakai apa tuh," kata dia. (Abdillah Muhammad Marzuqi/Media Indonesia)

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif