Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan. ANT/Reno Esnir.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan. ANT/Reno Esnir.

Jonan Dicecar Soal Tupoksi Kementerian ESDM

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Juven Martua Sitompul • 31 Mei 2019 16:25
Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dimintai keterangan terkait tugas dan fungsi Kementerian ESDM oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jonan yang doperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I juga dimintai keterangan soal koordinasi Kementerian ESDM dengan PLN mengenai proyek PLTU Riau-I.
 
"Tentang tupoksi, jadi kan tupoksinya kan ada tupoksi menteri di bidang pertambangan atau minerba juga ada tupoksi di bidang kelistrikan," kata Jonan usai menjalani pemeriksaan kasus yang menjerat Direkur Utama nonaktif PLN Sofyan Basir, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2019.
 
Baca: KPK Dalami Bagi-Bagi Fee PLTU Riau-I Lewat Sofyan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penyidik juga mengonfirmasi peraturan pembangunan PLTU Riau-I. Khususnya, aturan-aturan yang diduga dilanggar Sofyan hingga menjadi tersangka.

"Ditanya peranannya kementerian itu apa di dalam pertambangan juga di bidang kelistrikan juga persetujuannya sampai mana, fungsi kementerian sebagai regulator, PLN dan sebagainya," ujar dia.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan sepanjang pemeriksaan Jonan dimintai keterangan terkait RUPTL Proyek Riau-I. Penyidik juga mengonfirmasi pengetahuan Jonan terkait cawe-cawe Sofyan Basir dan sejumlah pihak dalam proyek tersebut.
 
"Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait pengesahan RUPTL, tarif dan pengetahuan terkait proyek PLTU," kata Febri. ‎
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara mengirimi PLN surat, pada Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Sayangnya, surat tak ditanggapi. Pemilik Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listnk Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Padahal, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyanlalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Baca: Sofyan Basir Dicecar Soal Kontrak Proyek PLTU Riau-1
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif