Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso

KPK Dalami Bagi-Bagi Fee PLTU Riau-I Lewat Sofyan

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Juven Martua Sitompul • 29 Mei 2019 20:30
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan pemeriksaan Direktur Utama nonaktif PLN Sofyan Basir. Sofyan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I.
 
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami peran Sofyan dalam skandal PLTU Riau-I tersebut. Termasuk, melengkapi rangkaian suap sejak awal proyek ini dibahas.
 
"Misalnya yang paling utama adalah bagaimana peran tersangka dalam melakukan proses-proses awal ketika proyek PLTU Riau-I ini mulai dibahas," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan yang melibatkan Sofyan dengan pihak terkait lain yakni mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.
 
"Dan juga pengetahuan tersangka terhadap fee-fee yang diberikan pada Eni sejauh mana pengetahuan tersangka terhadap adanya suap atau pemberian fee di sini itu yang juga menjadi perhatian KPK," kata Febri.
 
Menurut Febri, Sofyan akan menjalani pemeriksaan intensif. Penyidik menjadwalkan kembali pemeriksaan Sofyan pada Jumat, 31 Mei 2019.
 
"Kami akan lakukan proses penyidikan ini secara lebih efektif sehingga pemeriksaan saksi akan kami lakukan juga tanggal 31 Mei nanti," pungkasnya.
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara mengirimi PLN surat, pada Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Sayangnya, surat tak ditanggapi. Johannes akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listnk Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri Eni, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Selanjutnya pada 2016, Sofyanmenunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyanlalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(MBM)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif