KPK Bakal Cecar Nusron Soal Amplop 'Serangan Fajar'

Semarang: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengklarifikasi kepada elite Partai Golkar, Nusron Wahid, terkait kesaksian Anggota Komisi VI DPR RI, Bowo Sidik Pangarso, yang mengaku mendapat perintah dari Nusron Wahid untuk menyiapkan 400.000 amplop berisi uang untuk 'serangan fajar'. "Pasti penyidik akan menindaklajuti informasi itu untuk diklarifikasi apa betul apa tidak?" kata Komisioner KPK, Laode M Syarif, di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 10 April 2019. Namun, Laode tidak menjelaskan detail kapan permintaan klarifikasi itu dilakukan. Laode mengaku belum mendapat laporan dugaan keterlibatan Nusron langsung dari penyidik. "Itu saya tahu dari media. Saya mendengar keterangan beliau (Bowo) ketika diwawancara," ujar Laode menegaskan. Baca: Nusron Bantah Perintahkan Bowo Sidik Siapkan Amplop Dihubungi terpisah, Nusron membantah memerintahkan Bowo menyiapkan 400.000 amplop berisi uang untuk kepentingan pemilu. Amplop itu disebut Bowo untuk 'serangan fajar'.   "Tidak benar," singkat Nusron saat dihubungi Medcom.id, Jakarta, Selasa, 9 April 2019.   Sayangnya, Kepala BNP2TKI itu tak merespon saat disinggung apakah dirinya siap dimintai keterangan oleh KPK terkait pengakuan Bowo tersebut. Mengingat, instruksi Nusron agar menyiapkan ratusan ribu amplop itu telah disampaikan Bowo kepada penyidik KPK.  Baca: KPK Tunggu Penyidik soal Amplop Nusron Wahid Bowo Sidik Pangarso bersama Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti dan pejabat PT Inersia, Indung, ditetapkan sebagai tersangka terkait kerja sama pengangkutan pupuk milik PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT HTK. Bowo dan Idung ditetapkan sebagai penerima sedangkan Asty sebagai pemberi suap. Bowo diduga meminta fee dari PT HTK atas biaya angkut. Total fee yang diterima Bowo USD2 per metrik ton. Diduga telah terjadi enam kali pengiriman fee di sejumlah tempat seperti rumah sakit, hotel dan kantor PT HTK. Berturut-turut besarannya Rp221 juta dan USD85.130. Laode menegaskan perilaku koruptif Bowo sebenarnya sudah terpantau KPK sejak lama. Dia menegaskan tertangkapnya Bowo tidak terkait dengan Pemilihan Presiden yang akan digelar pada 17 April 2019. "Saya beritahu saja lidik dan penyidikan itu dilakukan suratnya keluar sudah lama. Laporan itu sudah lebih dari setahun, jadi enggak ada hubungannya dengan politik," tegas Laode. Laode membantah sedang bermain politik dalam peristiwa ditangkapnya Bowo. "Kalau kita lihat PAN kita tangkap, Gerindra kita tangkap, enggak ada main-main politik. Sekarang serba salah. Makanya saya selalu berharap 17 April itu supaya cepat selesai," ungkap Laode.