Jakarta: Empat terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk hunian down payment (DP) Rp0 di Munjul, Jakarta Timur, divonis hari ini, 25 Februari 2022. Keempat terdakwa berasal dari unsur swasta.
Mereka ialah Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene; dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar. Lalu, PT Adonara Propertindo sebagai terdakwa korporasi.
"Putusan Anja dan kawan-kawan rencananya Jumat," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan kepada Medcom.id, Jumat, 25 Februari 2022.
Persidangan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Rencananya, sidang dimulai pukul 10.00 WIB.
Baca: Hakim: Yoory Corneles Rusak Kepercayaan Publik
Pada perkara ini masing-masing terdakwa dituntut hukuman berbeda. Tommy dan Rudy dituntut hukuman tujuh tahun penjara.
Sedangkan, Anja dituntut lima tahun dan enam bulan kurungan. Sementara itu, masing-masing terdakwa dituntut pidana denda sebesar Rp500 juta subsider dua bulan kurungan.
Kemudian, PT Adonara Propertindo dituntut pidana denda sebesar Rp200 juta. Denda itu mesti dipenuhi maksimal satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Selain itu, jaksa juga menjatuhkan pidana tambahan kepada PT Adonara Propertindo. Yakni, berupa penutupan seluruh perusahaan PT Adonara Propertindo selama satu tahun.
Perampasan barang bukti
Jaksa juga menuntut perampasan sejumlah barang bukti terkait perkara. Dari terdakwa Anja dan Rudy masing-masing barang bukti berupa aset sebesar Rp35.033.663.000.
Aset itu berupa dua bidang tanah di Bali. Di luar dari itu, jaksa juga menuntut merampas aset Rudy lainnya berupa satu bidang tanah di Depok, Jawa Barat dan kendaraan mobil serta motor. Total aset yang terancam dirampas sejumlah Rp115.505.003.000.
Tommy, Anja, Rudy, dan PT Adonara Propertindo dinilai terbukti memperkaya diri sendiri dan orang lain sebesar Rp152,5 miliar. Perbuatan itu juga dilakukan bersama-sama mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ), Yoory Corneles Pinontoan.
PT Adonara Propertindo merupakan korporasi yang menyediakan lahan untuk dijual ke PPSJ. Lahan itu digunakan untuk pembangunan hunian DP Rp0.
Namun, proses penjualan lahan tersebut ditemukan masalah. Yakni, terkait dengan pembayaran kepemilikan lahan hingga zonasi di Munjul.
Tommy, Anja, Rudy, dan PT Adonara Propertindo dituntut melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Jakarta: Empat terdakwa kasus dugaan korupsi
pengadaan lahan untuk hunian
down payment (DP) Rp0 di Munjul, Jakarta Timur, divonis hari ini, 25 Februari 2022. Keempat terdakwa berasal dari unsur swasta.
Mereka ialah Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene; dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar. Lalu, PT Adonara Propertindo sebagai terdakwa korporasi.
"Putusan Anja dan kawan-kawan rencananya Jumat," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) Takdir Suhan kepada
Medcom.id, Jumat, 25 Februari 2022.
Persidangan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Rencananya, sidang dimulai pukul 10.00 WIB.
Baca:
Hakim: Yoory Corneles Rusak Kepercayaan Publik
Pada perkara ini masing-masing terdakwa dituntut hukuman berbeda. Tommy dan Rudy dituntut hukuman tujuh tahun penjara.
Sedangkan, Anja dituntut lima tahun dan enam bulan kurungan. Sementara itu, masing-masing
terdakwa dituntut pidana denda sebesar Rp500 juta subsider dua bulan kurungan.
Kemudian, PT Adonara Propertindo dituntut pidana denda sebesar Rp200 juta. Denda itu mesti dipenuhi maksimal satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Selain itu, jaksa juga menjatuhkan pidana tambahan kepada PT Adonara Propertindo. Yakni, berupa penutupan seluruh perusahaan PT Adonara Propertindo selama satu tahun.
