Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Jaksa Ungkap Alasan Tak Cabut Hak Politik Idrus Marham

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 21 Maret 2019 19:43
Jakarta: Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham telah menghadapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK). Namun, dalam tuntutan setebal 583 halaman itu tak menyinggung pencabutan hak politik Idrus.
 
"Karena ketika yang bersangkutan melakukan perbuatan itu saat sebelum menjadi menteri atau pejabat publik," kata JPU KPK Lie Putra Setiawan kepada wartawan, Kamis, 21 Maret 2019.
 
Idrus diangkat Menteri Sosial oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Januari 2018. Sementara, kasus yang menjerat Idrus yakni perkara suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 bergulir tahun 2017. Saat itu dia masih menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


JPU pada KPK menuntut Idrus dihukum lima tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidair empat bulan kurungan. Idrus hanya dikenakan hukuman pidana.
 
Idrus diyakini bersama Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih menerima hadiah berupa uang total Rp2,250 miliar dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1. Uang itu diduga turut mengalir ke musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar 2017.
 
(Baca juga:Idrus Tuding Tuntutan Tak Sesuai Fakta Persidangan)
 
Uang suap itu diduga diberikan agar bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo mendapat proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-1). Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd, perusahaan yang dibawa oleh Kotjo.
 
Dalam pertimbangan jaksa, perbuatan yang memberatkan Idrus yakni tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara hal yang meringankan, Idrus berlaku sopan saat pemeriksaan di persidangan, belum pernah dipidana sebelumnya, dan tidak menikmati hasil kejahatannya.
 
Atas perbuatannya, Idrus dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
Menanggapi tuntutan tersebut, Idrus dan tim penasihat hukum mengajukan pledoi atau nota pembelaan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjadwalkan sidang pembacaan pledoi pada Kamis, 28 Maret 2019.
 
(Baca juga:Idrus Marham Dituntut Lima Tahun Penjara)

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif