Sidang pembacaan tuntutan terdakwa Idrus Marham - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Sidang pembacaan tuntutan terdakwa Idrus Marham - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Idrus Marham Dituntut Lima Tahun Penjara

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 21 Maret 2019 12:15
Jakarta: Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut mantan Menteri Sosial Idrus Marham lima tahun penjara. Idrus juga dituntut hukuman denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan.
 
"Menyatakan terdakwa Idrus Marham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama," kata JPU KPK Lie Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2019.
 
Idrus diyakini melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Idrus bersama mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih diyakini menerima hadiah berupa uang total Rp2,250 miliar dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1. Uang itu diduga mengalir ke musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar 2017.
 
Dalam pertimbangan jaksa, Idrus yang saat itu menjadi Plt Ketua Umum Golkar meminta uang ke bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo melalui Eni, sejumlah USD2,5 juta. Uang itu disebut untuk keperluan Munaslub Partai Golkar 2017.
 
Menurut jaksa, Idrus berkeinginan untuk menjadi pengganti antar waktu Ketua Umum Partai Golkar saat itu menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus KTP elektronik.
 
(Baca juga: Idrus Berkelakar Minta USD2,5 Juta buat Maju Ketum Golkar)
 
"Idrus selaku pelaksana tugas (Plt) Ketum Golkar saat itu meminta uang melalui Eni ke Kotjo untuk maju sebagai Ketum Partai Golkar. Didukung dengan bukti percakapan antara Eni dan Idrus," ujar jaksa.
 
Idrus dan Eni dinilai telah punya niat meminta uang untuk digunakan dalam Munaslub Partai Golkar 2017. Hal ini diperkuat dengan uang sejumlah Rp713 juta dari total penerimaan Rp2,250 miliar dari Kotjo, diserahkan oleh Eni selaku bendahara Munaslub kepada Wakil Sekretaris Steering Committe Munaslub Partai Golkar Muhammad Sarmuji.
 
Uang suap itu diduga diberikan agar Kotjo mendapat proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-1). Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd, perusahaan yang dibawa oleh Kotjo.
 
Dalam pertimbangan jaksa, perbuatan yang memberatkan Idrus tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara hal yang meringankan, Idrus berlaku sopan saat pemeriksaan di persidangan, belum pernah dipidana sebelumnya, dan tidak menikmati hasil kejahatannya.
 
Menanggapi tuntutan tersebut, Idrus dan tim penasihat hukumnya menyatakan mengajukan pledoi atau nota pembelaan. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memberi tenggat waktu hingga pekan depan untuk menyusun pledoi.
 
"Dengan demikian untuk pledoi dari terdakwa dan penasehat hukum kami tunda hari Kamis, 28 Maret 2019," ucap Ketua Majelis Hakim Yanto.
 
(Baca juga:Kotjo Akui Eni Minta Rp10 Miliar)

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif