Bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Foto: MI/Bary Fathahilah
Bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Foto: MI/Bary Fathahilah

Kotjo Akui Eni Minta Rp10 Miliar

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 19 Februari 2019 23:28
Jakarta: Bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo mengakui mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih meminta Rp10 miliar. Permintaan itu lantaran mantan Menteri Sosial Idrus Marham kerap mengubungi Eni terkait pemberian fee.
 
Hal itu disampaikan Kotjo saat menjadi saksi untuk terdakwa Idrus dalam perkara suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat.
 
"Kalau enggak salah dia (Eni) minta Rp10 miliar, saya tidak jawab. Bu Eni selalu pakai nama Bang Idrus, katanya saya ditelepon Bang Idrus terus atau dikejar-kejar," kata Kotjo di lokasi, Selasa, 19 Februari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) juga mengonfirmasi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) apakah Eni sempat memberi tahu Kotjo bahwa Idrus akan turut menerima fee. Menurut Kotjo, Eni sempat bilang bahwa Idrus butuh USD3 juta.
 
"Bu Eni enggak berani ngomong sama saya buat berapa saja. Waktu itu dia WhatsApp Rp3 juta, disitu disebut Bang Idrus butuh 3 juta," ujar Kotjo.
 
Sementara itu, Idrus membantah menerima sejumlah uang dari Eni. Dia bilang, Eni telah mengakui bahwa proses permintaan uang merupakan inisiatif Eni.
 
"Ibu Eni sama sekali tidak pernah memberitahu saya. Jangankan memberikan uang, memberi tahu saja kalau memintakan uang saya itu tidak," ucap Idrus usai sidang.
 
Baca:Kotjo Sebut Idrus Tak Paham Proyek PLTU Riau-I
 
Dalam perkara ini, Idrus didakwa bersama-sama Eni menerima suap Rp2,250 miliar dari Kotjo. Uang itu diduga diberikan agar perusahaan yang dibawa Kotjo dapat menggarap proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau-1.
 
Idrus didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif