Jakarta: Kejaksaan Agung diharapkan terus mengusut dan menangkap para mafia minyak goreng. Pengusutan bisa dilakukan dengan melalui tersangka kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Lin Che Wei.
“Dengan penangkapan LCW (Lin Che Wei ) ini menjadi pintu masuk, karena kita tahu yang bersangkutan adalah konsultan,” ujar anggota Komisi VI Andre Rosiade melalui keterangan tertulis, Jumat, 20 Mei 2022.
Banyak hal yang dinilai bisa dibongkar dari LCW. Salah satunya, pihak yang mengutus LCW sebagai konsultan di Kementerian Perdagangan dan memengaruhi kebijakan ekspor CPO.
"Ini harus ditelusuri dan harapan kita bukan hanya Manager, senior manajer," tegas dia.
Politikus Partai Gerindra itu meyakini Korps Adhyaksa mendapat dukungan besar dari masyarakat Indonesia membongkar permainan minyak goreng. Pasalnya, keberadaan mereka membuat masyarakat kesulitan.
Baca: Presdir Alfamart Diperiksa Soal Korupsi Minyak Goreng
"Ini demi kepentingan rakyat bukan hanya ekonomi Indonesia yang terpukul, bukan hanya ekonomi Indonesia yang dirugikan tetapi seluruh rakyat Indonesia yang dirugikan, itu harapan kita di DPR," ungkap dia.
Selain itu, Andre menegaskan negara tidak boleh kalah dengan para pemain minyak goreng. Dia tak ingin pemerintah justru tunduk kepada keinginan mereka.
Harapan tersebut tak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah yang menimbulkan polemik pada awal 2022. Para mafia minyak goreng dinilai memberikan perlawanan terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan.
Seperti saat kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) diterapkan pada Februari 2022. Kebijakan tersebut justru dilawan dengan membuat minyak goreng langka di pasaran.
"Saat ada Menteri Perdagangan sidak maka tiba-tiba minyak goreng melimpah. Ketika Menteri Perdagangan selesai sidak tiba-tiba minyak goreng langka lagi. Artinya, ada oknum yang sengaja melawan pemerintah," sebut dia.
Perlawanan juga terlihat saat Presiden Joko Widodo merencanakan bakal melarang ekspor CPO. Wacana tersebut direspon dengan membuat harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit anjlok.
“Bahwa sudah terjadi perlawanan terhadap keputusan pemerintah, itu baru rencana (larangan ekspor) perlawanan sudah dimulai, gendang perang sudah dimulai disaat ekspor masih berjalan secara normal,” ujar dia.
Namun, pemerintah tetap mengambil keputusan melarang ekspor CPO. Permasalahan pemenuhan minyak goreng sudah mulai teratasi. Kepala Negara bakal memenuhi janjinya untuk mencabut kebijakan pelarangan ekspor usai harga minyak goreng mulai terkendali.
“Nah, di saat Presiden mencabut mengumumkan pidato kemarin untuk mencabut larangan ekspor dan efektif di hari Senin depan tanggal 23 (Mei), itu memang rata-rata harga minyak goreng curah nasional itu sudah di Rp 17.200, Rp 17.300,” ungkap Andre.
Perbaikan serupa juga terlihat pada pemenuhan stok minyak goreng curah nasional. Pencabutan kebijakan pelarangan ekspor CPO membuat jumlah minyak goreng curah di pasaran meningkat.
“Memang jumlah minyak goreng curah yang tersalurkan di masyarakat juga sudah lumayan banyak, sudah 200 juta liter, sudah meningkat dari 65 juta yang terkumpul di awal sekarang sudah 200 juta liter,” kata dia.
Namun, Andre menilai pemerintah belum dapat memenuhi harapan rakyat terkait persoalan minyak goreng. Pemerintah diminta tidak kalah dengan oknum atau mafia.
Jakarta: Kejaksaan Agung diharapkan terus mengusut dan menangkap para
mafia minyak goreng. Pengusutan bisa dilakukan dengan melalui tersangka kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Lin Che Wei.
“Dengan penangkapan LCW (Lin Che Wei ) ini menjadi pintu masuk, karena kita tahu yang bersangkutan adalah konsultan,” ujar anggota Komisi VI Andre Rosiade melalui keterangan tertulis, Jumat, 20 Mei 2022.
Banyak hal yang dinilai bisa dibongkar dari LCW. Salah satunya, pihak yang mengutus LCW sebagai konsultan di Kementerian Perdagangan dan memengaruhi kebijakan ekspor CPO.
"Ini harus ditelusuri dan harapan kita bukan hanya Manager, senior manajer," tegas dia.
Politikus Partai Gerindra itu meyakini
Korps Adhyaksa mendapat dukungan besar dari masyarakat Indonesia membongkar permainan minyak goreng. Pasalnya, keberadaan mereka membuat masyarakat kesulitan.
Baca:
Presdir Alfamart Diperiksa Soal Korupsi Minyak Goreng
"Ini demi kepentingan rakyat bukan hanya ekonomi Indonesia yang terpukul, bukan hanya ekonomi Indonesia yang dirugikan tetapi seluruh rakyat Indonesia yang dirugikan, itu harapan kita di DPR," ungkap dia.
Selain itu, Andre menegaskan negara tidak boleh kalah dengan para pemain minyak goreng. Dia tak ingin pemerintah justru tunduk kepada keinginan mereka.
Harapan tersebut tak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah yang menimbulkan polemik pada awal 2022. Para
mafia minyak goreng dinilai memberikan perlawanan terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan.
Seperti saat kebijakan
Domestic Market Obligation (DMO) dan
Domestic Price Obligation (DPO) diterapkan pada Februari 2022. Kebijakan tersebut justru dilawan dengan membuat minyak goreng langka di pasaran.
"Saat ada Menteri Perdagangan sidak maka tiba-tiba minyak goreng melimpah. Ketika Menteri Perdagangan selesai sidak tiba-tiba minyak goreng langka lagi. Artinya, ada oknum yang sengaja melawan pemerintah," sebut dia.
Perlawanan juga terlihat saat Presiden Joko Widodo merencanakan bakal melarang ekspor CPO. Wacana tersebut direspon dengan membuat harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit anjlok.
