Ketua KPK Firli Bahuri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Ketua KPK Firli Bahuri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

KPK: Jangan Kotori Pilkada dan Penanganan Covid-19 dengan Korupsi

Nasional Virus Korona pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Indriyani Astuti, Media Indonesia.com • 16 September 2020 09:55
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) berjalan dengan bersih. Lembaga Antirasuah mengendus adanya upaya praktik rasuah dalam pesta demokrasi tersebut.
 
"KPK mensinyalir masih ada upaya untuk mengotori pesta demokrasi Pilkada Serentak 2020 dengan praktik-praktik korupsi," kata Firli melalui keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 16 September 2020.
 
Menurut Firli, praktik korupsi berupa suap, gratifikasi, jual-beli suara hingga keterlibatan cukong sebagai pemodal bagi pasangan calon kepala daerah kerap mewarnai perhelatan pemilu. Sebagai langkah pencegahan, kata dia, KPK menerapkan pendekatan melalui mata rakyat, yaitu menerima laporan seluruh eksponen bangsa yang melihat dugaan praktik korupsi di pilkada.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi, jangan pernah berpikir KPK akan kesulitan untuk memantau pergerakan khususnya potensi tindak pidana korupsi dalam perhelatan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah," ucapnya.
 
Di sisi lain, Firli menyinggung potensi dugaan korupsi dalam penanganan covid-19. Praktik rasuah itu berupa pengadaan barang/jasa mulai dari kolusi, mark up harga, kickback, konflik kepentingan dan kecurangan.
 
Baca: Demokrasi Cukong
 
Untuk mengantisipasi hal itu, KPK mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Terkait Pencegahan Korupsi.
 
"Isi dari SE tersebut adalah memberikan rambu-rambu pencegahan untuk memberi kepastian bagi pelaksana pengadaan barang dan jasa hingga mendorong keterlibatan aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawalan, dan pendampingan dengan berkonsultasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," jelas dia.

 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif