Jakarta: Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menegaskan tak ingin ada kasus Richard Joost (RJ) Lino jilid II. RJ ditetapkan tersangka kasus suap pengadaan Quay Container Crane (QCC) sejak 2015.
"Jangan ada lagi RJ Lino yang baru atau kasus yang lain yang baru seperti Itu," kata Nawawi dalam uji kelayakan dan kepatutan di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu, 11 September 2019.
Nawawi menyinggung kasus RJ Lino ketika memaparkan pandangan terkait Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nawawi setuju revisi UU KPK sebagian.
"SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) saya setuju, it's okay," ucap pria yang pernah menjadi hakim tindak pidana korupsi (tipikor) itu.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat menyinggung kasus RJ Lino merespons rencana revisi UU KPK. Kalla menilai kewenangan SP3 pada KPK sangat penting.
"Kalau tidak bersalah ya contoh RJ Lino, lima tahun digantung (statusnya). Mau dilepas tidak ada (mekanismenya). Akhirnya orang itu hartanya itu disita sampai sekarang. Jabatannya hilang, padahal orangnya baik," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 10 September 2019.
Nawawi merupakan capim KPK pertama yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. DPR juga akan 'menelanjangi' advokat Lili Pintauli Siregar, pegawai Kementerian Keuangan Sigit Danang Joyo, dosen Nurul Ghufron, dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara.
Capim KPK sisanya bakal diuji esok hari. Durasi uji kelayakan dan kepatutan setiap capim KPK sekitar 1 jam 30 menit.
Jakarta: Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menegaskan tak ingin ada kasus Richard Joost (RJ) Lino jilid II. RJ ditetapkan tersangka
kasus suap pengadaan Quay Container Crane (QCC) sejak 2015.
"Jangan ada lagi RJ Lino yang baru atau kasus yang lain yang baru seperti Itu," kata Nawawi dalam uji kelayakan dan kepatutan di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu, 11 September 2019.
Nawawi menyinggung kasus RJ Lino ketika memaparkan pandangan terkait
Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nawawi setuju revisi UU KPK sebagian.
"SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) saya setuju,
it's okay," ucap pria yang pernah menjadi hakim tindak pidana korupsi (tipikor) itu.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat menyinggung kasus RJ Lino merespons rencana revisi UU KPK. Kalla menilai kewenangan SP3 pada KPK sangat penting.
"Kalau tidak bersalah ya contoh RJ Lino, lima tahun digantung (statusnya). Mau dilepas tidak ada (mekanismenya). Akhirnya orang itu hartanya itu disita sampai sekarang. Jabatannya hilang, padahal orangnya baik," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 10 September 2019.
Nawawi merupakan capim KPK pertama yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. DPR juga akan 'menelanjangi' advokat Lili Pintauli Siregar, pegawai Kementerian Keuangan Sigit Danang Joyo, dosen Nurul Ghufron, dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara.
Capim KPK sisanya bakal diuji esok hari. Durasi uji kelayakan dan kepatutan setiap capim KPK sekitar 1 jam 30 menit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
