Ilustrasi sidang kasus suap pejabat PUPR. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto
Ilustrasi sidang kasus suap pejabat PUPR. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto

Tiga Penyuap Pejabat PUPR Diganjar Tiga Tahun Penjara

Nasional suap proyek di kemenpu-pera OTT di Kementerian PUPR
Faisal Abdalla • 23 Mei 2019 14:08
Jakarta: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada tiga terdakwa kasus korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) strategis. Mereka terbukti menyuap pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
 
Tiga terdakwa yang dijatuhi vonis adalah Direktur Keuangan PT Wijaya Kusuma Emindo dan Bagian Keuangan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Lily Sundarsih W. Kemudian Direktur Utama PT TSP-Project Manajer PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE), Irene Irma dan PT WKE-Project Manager PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo.
 
"Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing tiga tahun penjara dan membayar denda Rp100 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana dua bulan," kata Ketua Majelis Hakim, Rosmina, di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta, Kamis, 23 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hakim menilai ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan Direktur PT WKE, Budi Suharto.
 
Budi telah dijatuhi hukuman yang sama dengan ketiga pelaku. Namun, perkara Budi disidangkan dalam berkas perkara terpisah, meski keempatnya didakwa bersama-sama.
 
Majelis hakim juga menilai perbuatan ketiga terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
 
(Baca juga:Eks Pejabat PUPR Terima Gratifikasi Dalam 15 Mata Uang Asing)
 
Perbuatan ketiganya yang memberikan suap kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal Cipta Karya PUPR yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau PPK SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare sebesar Rp1,350 miliar dan USD5 ribu juga dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi.
 
Ketiga terdakwa menyatakan menerima vonis majelis hakim. Mereka tak akan mengajukan upaya hukum banding.
 
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menimbang-nimbang apakah akan mengajukan upaya banding atau tidak. Jaksa KPK diberi waktu tujuh hari untuk menentukan sikap terhadap vonis tersebut.
 
Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Empat di antaranya sebagai pihak pemberi yakni Direktur Utama PT WKE, Budi Suharto; Direktur PT WKE, Lily Sundarsih; Direktur PT TSP, Irene Irma; Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo.
 
(Baca juga:Pejabat PUPR Terima Rp711,6 Juta Terkait Proyek Bencana Donggala)
 
Kemudian sebagai pihak penerima, Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare; PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kusrinah; Kepala Satuan Kerja SPAMDarurat, Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba I, Donny Sofyan Arifin.
 
Total barang bukti yang diamankan KPK dalam kasus ini uang sejumlah Rp3,3 miliar, SGD23.100, dan USD3.200. Dalam kasus ini, Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa.
 
Sementara dua proyek lain yang juga diatur lelangnya yaitu pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Lelang diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP.
 
Anggiat diduga menerima fee untuk pemulusan proyek-proyek itu sebesar Rp850 juta dan USD5 ribu, Meina menerima Rp1,42 miliar dan USD22 ribu. Kemudian, Nazar menerima Rp2,9 miliar dan Donny menerima Rp170 juta.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif