Juru bicara KPK Febri Diansyah/MI/Rommy Pujianto
Juru bicara KPK Febri Diansyah/MI/Rommy Pujianto

Petinggi PLN Jadi Saksi Kasus Sofyan Basir

Nasional OTT KPK Korupsi PLTU Riau-1
Juven Martua Sitompul • 26 April 2019 12:39
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan Senior Manager Pengadaan IPP PT PLN Mimin Insani. Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I.
 
"Mimin Insani akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB (Direktur Utama (nonaktif) PLN Sofyan Basir)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 26 April 2019.
 
Penyidik juga memanggil Direktur Bisnis Regional Sumatera PT PLN Wiluyo Kusdwiharto; Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PT PLN Ahmad Rofik; dan Direktur Pengembangan dan Niaga PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Hengky Heru Basudewo. Ketiganya dipanggil untuk memlengkapi berkas penyidikan Sofyan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Sofyan Basir Segera Diperiksa Sebagai Tersangka
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara mengirimi PT PLN (Persero) surat, pada Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Sayangnya, surat tak ditanggapi. Johannes akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listnk Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Selanjutnya pada 2016, Sofyanmenunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Baca: KPK Pantau Jejak Sofyan Basir
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyanlalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(OJE)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif