Dirut PLN Sofyan Basir. Foto: MI/Angga Yuniar.
Dirut PLN Sofyan Basir. Foto: MI/Angga Yuniar.

Sofyan Basir Segera Diperiksa Sebagai Tersangka

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Juven Martua Sitompul • 24 April 2019 17:00
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengagendakan pemeriksaan Direktur Utama (Dirut) PLN Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Bos PLN itu kemungkinan bakal diperiksa dalam waktu dekat.
 
"Tapi jadwal persisnya kapan, nanti jika sudah ada informasi akan kami sampaikan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 24 April 2019.
 
Lembaga Antirasuah yakin Sofyan bakal bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik. Informasi pemanggilan Sofyan akan diumumkan ke publik setelah menerima jadwal resmi dari penyidik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sejauh ini tidak ada indikasi tidak koperatif. Jadi nanti jika dibutuhkan dalam lenyidikan maka akan dipanggil, waktunya kapan, itu bergantung jadwal dari penyidik," pungkas dia.
 
Keterlibatan Sofyan di kasus suap berawal ketika Kotjo melalui Direktur PT Samantaka Batubara Rudy Herlambang mengirimi PT PLN (Persero) surat, pada Oktober 2015. Dia memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Sayangnya, surat tak ditanggapi. Bos BlackGold Natural Recourses (BNR) Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listnk Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan diduga terjadi beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Sofyan, dan Johannes Kotjo. Namun, ketiganya tak selalu lengkap menghadiri pertemuan.
 
Pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Pasalnya, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Saat itu, sejatinya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk RUPTL PLN.
 
Baca: Lapor Bursa, Manajemen PLN Siap Bersikap Kooperatif
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyan lalu memerintahkan salah satu direktur PT PLN merealisasikan ower purchase agreement (PPA) antara PLN dengan BNR dan China Huadian Engineering Company (CHEC).
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif