Ilustrasi gedung BEI. (FOTO: MI/Panca Syurkani)
Ilustrasi gedung BEI. (FOTO: MI/Panca Syurkani)

Lapor Bursa, Manajemen PLN Siap Bersikap Kooperatif

Ekonomi pln bei Korupsi PLTU Riau-1
Annisa ayu artanti • 24 April 2019 16:29
Jakarta: Pimpinan beserta jajaran manajemen PT PLN (Persero) akan bersikap kooperatif jika dibutuhkan dalam rangka penyelesaian dugaan kasus hukum Direktur Utama PLN Sofyan Basir.
 
Melalui surat yang ditujukan kepada Divisi Penilaian Perusahaan Surat Utang Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu, 24 April 2019, Corporate Secretary PLN Adi Setiawan mengatakan PLN akan menyerahkan seluruh proses hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertindak secara profesional dan proporsional.
 
"Kami meyakini bahwa pimpinan kami beserta jajaran akan bersikap kooperatif manakala dibutuhkan dalam rangka penyelesaian dugaan kasus hukum yang terjadi," ujar Adi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pihaknya pun, beserta segenap jajaran manajemen dan seluruh pegawai PLN turut prihatin atas dugaan kasus hukum yang menimpa Sofyan Basir.
 
"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah," kata Adi.
 
KPK telah menetapkan Direktur Utama PLN Sofyan Basyir sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap prpyek pembangunan PLTI Riau-I.
 
"KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan tersangka SFB (Sofyan Basir)," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.
 
Bukti-bukti keterlibatan Sofyan dalam kasus ini dikumpulkan penyidik dari proses penyidikan hingga persidangan tiga tersangka sebelumnya, yaitu Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham, dan bos BlackGold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.
 
Ihwal keterlibatan Sofyan terjadi pada Oktober 2015. Direktur PT Samantaka Batubara Rudy Herlambang mengirimkan surat kepada PT PLN (Persero) memohon pada agar memasukkan proyek ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
PLN menanggapi surat itu. Akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
"Diduga telah terjadi beberapa kali pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu SBF (Sofyan Basir), ENI (Eni Saragih), dan Johannes Kotjo membahas proyek PLTU," ujar Saut.
 
Saut mengatakan usai sejumlah pertemuan, pada 2016, Sofyan lantas menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek di Riau-I karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat. Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan pembangunan infrastruktur kelistrikan (PIK).
 
Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam RUPTL PLN. Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka.
 
"Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA (power purchase agreement) antara PLN dengan BNR (BlackGold Natural Resources) dan CHEC (China Huadian Engineering Company) segera direalisasikan," ujar dia.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif