Dirut PLN nonaktif, Sofyan Basir. Medcom.id/ Damar Iradat
Dirut PLN nonaktif, Sofyan Basir. Medcom.id/ Damar Iradat

KPK Pantau Jejak Sofyan Basir

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Juven Martua Sitompul • 26 April 2019 05:00
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi pergerakan Direktur Utama PT PLN (Persero) nonaktif Sofyan Basir. Setiap jejak Sofyan bakal terus dipantau penyidik selama belum ditahan.
 
Sofyan beberapa hari belakang sempat pergi ke Prancis. Dia mengunjungi negara tersebut dalam rangka menjalankan tugas.
 
"Sudah kami identifikasi, kami sudah tahu kapan yang bersangkutan tercatat pergi itu dan tujuannya kemana termasuk juga hari ini informasi yang kami terima yang bersangkutan sudah kembali ke Indonesia," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 25 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Febri juga memastikan pemeriksaan bos PLN itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Waktu pemeriksaan akan disampaikan ke publik setelah penyidik membuat jadwal pemanggilan Sofyan.
 
"Nanti tentu sesuai kebutuhan di penyidikan akan dipanggil tapi persisnya jadwalnya kapan nanti kami informasikan," ujar Febri.
 
Di sisi lain, Lembaga antirasuah bakal melakukan pencegahan jika Sofyan tak bersikap kooperatif. Mantan Dirut Bank BRI itu diultimatum agar mengikuti proses hukum yang berjalan di KPK.
 
"Jadi kalau memang nanti penyidik membutuhkan itu tentu dilakukan kalau tidak dibutuhkan ya tidak perlu dilakukan," pungkas dia.
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara Rudy Herlambang mengirimkan surat ke PLN pada Oktober 2015. Samantaka Batubara merupakan anak usaha Black GoldNatural Resources Ltd.Surat tersebut berisi permohonan agar PLN memasukkan proyek yang digarap perusahaan tersebut dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Sayangnya, surat tidak ditanggapi. Bos BlackGold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listnk Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tidak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Selanjutnya pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyan lalu memerintahkan salah satu Direktur di PLN merealisasikan kontrak jual beli listrik atauPower Purchasment Agreement(PPA) antara PLN dengan BNR dan CHEC.
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham tiga tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif