Juru bicara KPK Febri Diansyah/MI/Rommy Pujianto
Juru bicara KPK Febri Diansyah/MI/Rommy Pujianto

Staf Pribadi Menpora Diperiksa KPK

Nasional OTT Pejabat Kemenpora
Fachri Audhia Hafiez • 03 Januari 2019 10:21
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan staf pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Miftahul Ulum. Dia diperiksa terkait kasus dugaan suap penyaluran bantuan dari Kemenpora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018.
 
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EFH (Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis, 3 Januari 2019.
 
KPK juga memanggil dua pejabat KONI. Mereka ialah staf bagian perencanaan KONI Twisyono dan staf bidang perencanaan KONI Suradi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Lima Tersangka Suap Kemenpora Ditahan
 
KPK belum membeberkan peran para saksi. Kuat dugaan mereka akan dimintai keterangan soal penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora.
 
KPK sebelumnya menetapkan Deputi IV Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana sebagai tersangka. Dia ditetapkan bersama empat orang lainnya pascatertangkap tangan, Selasa, 18 Desember 2018.
 
Mereka ialah Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy; Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy; Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora Adi Purnomo; dan Staf Kementerian Pemuda Olahraga Eko Triyanto. Adi dan Eko diduga menerima suap Rp318 juta dari Ending dan Jhony.
 
Baca: Kantor KONI Digeledah Lagi
 
Sedangkan Mulyana menerima uang dalam beberapa tahap. Pada Juni 2018, ia menerima satu unit mobil Toyota Fortuner. Ia juga menerima uang Rp300 juta.
 
Pada September 2018, Mulyana menerima satu unit Samsung Galaxy Note 9. Suap itu diberikan agar dana hibah segera direalisasikan.
 
Ending dan Jhony selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

 

(OJE)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif