Juru bicara KPK Febri Diansyah. ANT/Reno Esnir.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. ANT/Reno Esnir.

KPK Ultimatum Ditjenpas Soal Pengelolaan Lapas

Nasional setya novanto
17 Juni 2019 08:54
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham) untuk segera membenahi pengelolaan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Khususnya, di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, tempat koruptor menjalani hukuman.
 
Ultimatum ini buntut dari tepergoknya mantan Ketua DPR Setya Novanto pelesiran di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Novanto seharusnya mendekam di Lapas Sukamiskin untuk menjalani masa hukumannya atas perkara korupsi KTP berbasis elektronik (KTP-el).
 
"KPK mengingatkan agar Ditjenpas tetap berupaya menjalankan rencana aksi perbaikan pengelolaan Lapas yang sudah pernah disusun dan dikoordinasikan dengan KPK sebelumnya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 17 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ini bukan kali pertama Novanto menyalahgunakan izin berobat dari Lapas untuk 'berkeliaran'. Pada akhir April lalu, Novanto juga kedapatan singgah di restoran sekitar RSPAD Gatot Subroto.
 
Tak hanya itu, Novanto juga merupakan salah satu narapidana yang diduga mendapat sel mewah di Lapas Sukamiskin saat masih dipimpin Wahid Husen. Saat ini, Wahid Husen telah mendekam di Lapas Sukamiskin atas perkara suap jual beli fasilitas mewah tersebut.
 
(Baca: Novanto Terancam Mendekam di Rutan Teroris)
 
Ditjenpas sempat menemui KPK untuk membahas soal perbaikan pengelolaan Lapas, termasuk merencanakan pemindahan koruptor ke Nusa Kambangan. Sayangnya, wacana itu dinodai oleh aksi pelesiran Novanto.
 
"Kami harap Ditjenpas juga dapat mengimplementasikan apa yang pernah disampaikan sebelumnya tentang rencana penempatan terpidana korupsi di Nusakambangan, atau setidaknya tahapan menuju ke sana perlu disampaikan ke publik agar masyarakat memahami bahwa upaya perbaikan sedang dilakukan," kata Febri.
 
Febri mengingatkan Ditjenpas dampak dari buruknya pengelolaan Lapas, khususnya di Sukamiskin. Dia khawatir kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum turun lantaran pengelolaan Lapas yang semrawut.
 
"Jika masyarakat masih menemukan adanya narapidana yang berada di luar, hal tersebut akan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, khususnya penyelenggaraan lapas," kata Febri.
 
(Baca: Pemindahan Setnov Dinilai Tak Selesaikan Masalah)
 
Febri menghargai langkah pemindahan Novanto ke Lapas Gunung Sindur. Lapas ini merupakan tempat penahanan teroris, yang tingkat pengamanannya maksimum.
 
"Namun memang dengan berulangnya publik melihat ada narapidana yang berada di luar Lapas, hal tersebut tentu akan beresiko bagi kredibilitas Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Ditjenpas yang memiliki kewenangan sekaligus tanggungjawab agar Lapas dikelola dengan baik," pungkasnya.
 
Terpidana korupsi KTP-el Setya Novanto mendapatkan izin untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Sentosa, Bandung. Dia berobat sejak Rabu, 12 Juni 2019 dan menjalani rawat inap. Dia dijadwalkan kembali ke Sukamiskin pada Jumat, 14 Juni 2019 pagi.
 
Namun, Novanto mengecoh petugas dengan turun langsung dari kamarnya di lantai delapan. Saat petugas menyusulnya, Novanto tidak ada di lokasi. Petugas melakukan pencarian dan akhirnya menemukan Novanto beserta istrinya di daerah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada Jumat, 14 Juni 2019 sekitar pukul enam sore.
 
Novanto dengan mengenakan kemeja lengan pendek, topi hitam dan masker itu diduga sempat beraktivitas di sebuah toko bangunan di Padalarang. Foto pelesiran Novanto ke toko bangunan itu bahkan beredar di media sosial.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif