Eks Dirjen Hubla Divonis Lima Tahun Bui
Tonny Budiono/MI/Ramdani
Jakarta: Mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono divonis lima tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menilai Tonny terbukti bersalah menerima gratifikasi dari sejumlah pihak sesuai dakwaan jaksa.

"Menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan berlanjut sesuai dalam dakwaan ke-1 primer dan ke-2. Menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun," kata Ketua Majelis Hakim Syaifuddin Zuhri di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Mei 2018.

Majelis hakim juga mewajibkan Tonny membayar denda Rp300 juta. Tonny harus mengganti dengan pidana penjara 3 bulan bila tak bisa membayar denda.


Baca: Eks Dirjen Hubla Dijauhi Usai Ditangkap KPK

Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal meringankan maupun memberatkan dalam membuat putusan. Hal yang meringankan, Tonny dianggap berlaku sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta pernah bekerja sebagai PNS atau abdi negara.

"Sementara hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme," imbuh Hakim Syaifuddin.

Hakim tak mengomentari penyematan status justice collaborator (JC) Tonny yang sudah dikabulkan KPK. Hakim mengaku tetap mempertimbangkan status tersebut dalam menjatuhkan putusan terhadap Tonny.

Vonis yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK yang menginginkan Tonny dipidana penjara tujuh tahun dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Baca: Tonny Budiono Mengaku tak Berniat Kumpulkan Gratifikasi

Tonny langsung menerima vonis tersebut, sementara Jaksa KPK memutuskan menggunakan waktu selama tujuh hari untuk pikir-pikir mengajukan banding atau tidak.

Ia menjadi pesakitan setelah tertangkap tangan oleh KPK pada 23 Agustus 2017. Ia kedapatan menerima uang dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan.

Tonny didakwa menerima suap Rp2,3 miliar dari Adi Putra. Uang itu ia terima secara bertahap melalui kartu ATM pemberian Adi Putra.

Tonny juga didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pihak senilai Rp19,6 miliar. Fulus itu diterima dalam bentuk sejumlah mata uang, mulai rupiah hingga dolar Amerika Serikat.

Tonny dianggap bersalah karena melanggar Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id