Gugatan MAKI Terhadap Mendag Tak Bakal Dicabut

Jakarta: Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) tidak akan mencabut gugatannya terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai berbeda dengan gugatan MAKI.
 
"Tidak menggugurkan karena hal berbeda," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Medcom.id, Kamis, 21 April 2022.
 
Boyamin mengatakan gugatannya itu terkait tindakan penimbunan minyak goreng. Lalu, gugatan itu juga terkait adanya kecurangan penjualan minyak goreng kemasan yang berisikan minyak curah.
"Itu kena Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kita meminta dua itu sesuai dari kewenangan dari Menteri Perdagangan," ujar Boyamin.
 
Baca: Kejagung Periksa Pejabat Kemendag Terkait Ekspor CPO Minyak Goreng
 
Atas dasar itulah gugatan tidak akan dicabut. MAKI menilai gugatannya berbeda dengan proses hukum mafia minyak goreng di Kejaksaan Agung.
 
"Kalau yang di Kejaksaan Agung ini kan korupsi terkait perizinan, jadi beda, tetap akan saya lanjutkan, dan biarlah nanti hakim memutus seperti apa," tutur Boyamin.
 
Muhammad Lutfi digugat karena dilatarbelakangi fenomena langkanya minyak goreng yang diduga melibatkan pengusaha atau mafia. Mereka diduga menimbun minyak goreng.
 
Baca: Bongkar Mafia Minyak Goreng, Ketegasan Jaksa Agung Jawab Kemarahan Publik
 
Terhadap kondisi tersebut, kata Boyamin, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) selaku penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) mestinya melakukan penyidikan atas kasus langka dan mahalnya minyak goreng. Padahal, terdapat 73 penyidik yang dinilai mampu melakukan penyidikan.Kejagung Periksa Pejabat Kemendag Terkait Ekspor CPO Minyak Goreng