Kejaksaan Agung. Foto: MI
Kejaksaan Agung. Foto: MI

Bongkar Mafia Minyak Goreng, Ketegasan Jaksa Agung Jawab Kemarahan Publik

Nasional Kementerian Perdagangan Kejaksaan Agung DPR RI Ekspor CPO Mafia Minyak Goreng
Nia Deviyana • 20 April 2022 20:08
Jakarta: Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Pedagangan Indrasari Wisnu Wardhana menjadi satu dari empat tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO). Kongkalikong ekspor minyak pada Januari-Maret 2022 itu menjadi penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng.
 
Ketegasan sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah kepemimpinan Sanitiar Burhanudin mendapat apresiasi. Anggota Komisi IV Suhardi Duka mengatakan ketegasan Jaksa Agung telah menjawab kemarahan publik yang sempat diombang-ambing oleh kondisi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Padahal, Indonesia merupakan salah satu penghasil sawit terbesar di dunia.
 
"Publik dibuat lega atas ketegasan Jaksa Agung menersangkakan terduga pelaku koruptor ekspor minyak goreng. Apalagi salah satu tersangka seorang Eselon I, Dirjen Kemendag," ujar Suhardi kepada wartawan, dikutip Rabu, 20 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Deretan Merek Minyak Goreng dari Perusahaan yang Terlibat Kasus Suap Ekspor
 
Menurut Suhardi, pengungkapan kasus ekspor minyak goreng tidak boleh berhenti di 4 orang tersebut. Jika memang dalam proses penyidikan dimungkinkan ada peluang menjerat pelaku lain, harus diusut sampai ke akar-akarnya.
 
Apalagi, Jaksa Agung secara terbuka sudah menegaskan tidak segan menjerat menteri jika memang dalam proses penyidikan terdapat fakta bukti terlibat.
 
"Jangan sampai tebang pilih. Indonesia penghasil sawit terbesar di dunia, minyak goreng mahal dan langka karena ulah penjahat ekspor yang membuat rakyat menderita," kata politikus Demokrat asal Sulawesi Barat ini.
 
Suhardi juga menyinggung tentang perlunya Kejagung menyelidiki apakah dugaan korupsi ini hanya ada pada proses distribusi barang berupa ekspor, atau terjadi dalam proses produksinya. Kejagung diharapkan bisa membuka peluang untuk memperlebar penyelidikan terhadap para produsen sawit.
 
Atas kejadian ini, Suhardi mengaku curiga pada proses yang mengarah pada merugikan keuangan negara. Menurutnya, Kejagung bisa memperluas pemeriksaannya terhadap penggunaan aliran dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS yang mengalir kepada perusahaan yang juga menjadi tersangka kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng.
 
"Menurut saya ini pintu masuk untuk membersihkan industri sawit nasional dari para mafia dan pelaku pat gulipat yang merugikan negara dan masyarakat," kata Suhardi.
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif