Kejagung Periksa Pejabat Kemendag Terkait Ekspor CPO Minyak Goreng

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, berinisial FA. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi ekspor cruide palm oil (CPO). "Saksi diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 April 2022. Kejagung juga memeriksa dua orang saksi lainnya dari pihak swasta. Keduanya, berinisial AAA selaku Sales Manager PT Incasi Raya, dan BR selaku Supplay Chain Manager PT Synergy Oil Nusantara. "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut," kata Ketut. Baca: Hitung Kerugian Korupsi Minyak Goreng, Kejagung Gandeng Ahli Ekonomi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengumumkan empat tersangka kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya, termasuk minyak goreng, pada kurun waktu Januari 2021 hingga Maret 2022. Salah satu tersangka yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Pedagangan Indrasari Wisnu Wardhana.  Tiga tersangka lainnya, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas. Burhanuddin menyebutkan perkara tersebut terungkap dari adanya peristiwa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran pada akhir tahun 2021. Kemendag telah mengambil beberapa kebijakan, yakni domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) bagi perusahaan yang ingin melakukan kegiatan ekspor CPO dan produk turunnya. Dalam pelaksanaannya perusahaan, eksportir tidak memenuhi DPO (20 persen). Namun, tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah. Jaksa menduga Indrasari menerbitkan izin ekspor kepada para pengusaha dengan melakukan perbuatan hukum. Perusahaan yang mendapat izin tidak berhak untuk mendapatkan izin tersebut. Keempat tersangka dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kemudian, Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a b e dan f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 juchto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri. Selanjutnya, ketentuan Bab 2 huruf a angka 1 huruf b jo bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 DAGLU per 1 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO.