Hitung Kerugian Korupsi Minyak Goreng, Kejagung Gandeng Ahli Ekonomi

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) mengarahkan perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, periode Januari 2021 sampai Maret 2022, ke pembuktian kerugian perekonomian negara. Kejagung menggandeng ahli perekonomian guna menghitung kerugian itu.
 
"(Kita libatkan) ahli perekonomian, nanti juga kita libatkan BPKP atau BPK untuk menghitung-hitung konstruksi, meskipun perekonomian kan konstruksi tetap angka-angka juga," ujar Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Supardi saat dikonfirmasi, Rabu, 20 April 2022.
 
Menurut dia, perhitungan kerugian perekonomian negara dalam perkara tipikor bisa berbentuk potential loss maupun multiplier economic effect. Ia menjelaskan yang dimaksud multiplier economic effect adalah kerugian dari uang yang dikeluarkan negara atas perkara rasuah.
Misalnya, dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor yang mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga di Tanah Air, negara harus mengeluarkan uang untuk subsidi minyak goreng dan bantuan langsung tunai minyak goreng.
 
Baca: Mafia Minyak Goreng Terbongkar, KSP: Bukti Pemerintah Tidak Takut
 
Supardi yakin pihaknya mampu membuktikan kerugian perekonomian negara dalam kasus itu. Sebab, Kejagung pernah menggunakan pendekatan yang sama dalam perkara korupsi impor tekstil yang telah berkekuatan hukum tetap pada 2021.
 
"Kalau udah maju, kita yakin. (Sebesar) 1.000 persen yakin," ujar Supardi.