Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah/Medcom.id
Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah/Medcom.id

Kejagung-BPKP Hitung Kerugian Negara di Korupsi Minyak Goreng

Nasional kasus korupsi minyak goreng Kejaksaan Agung Mafia Minyak Goreng Korupsi Minyak Goreng
M Sholahadhin Azhar • 22 April 2022 14:21
Jakarta: Pengusutan kasus korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) menemui babak baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkoordinasi menghitung kerugian negara atas kasus korupsi minyak goreng.
 
"Di BPKP kemarin penyidik sudah membahas soal kerugian negara yang terjadi di kasus ini. Butuh waktu, tapi kita usahakan segera selesai (penghitungan)," kata Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah dalam Breaking News Metro TV, Jumat, 22 April 2022.
 
Baca: Kejagung Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Terkait Minyak Goreng

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Febrie, langkah penyidik berkoordinasi dengan BPKP di kasus korupsi minyak goreng merupakan progres penting. Sebab, korupsi yang melibatkan Dirjen Kementerian Perdagangan itu berdampak sistematis terhadap perekonomian.
 
Baca: Update Korupsi Minyak Goreng, Penyidik Fokus Selisik Barbuk Elektronik
 
Febrie mengatakan penyidik dan BPKP tengah menyamakan persepsi terkait kasus korupsi minyak goreng ini. Mengingat ada dampak lanjutan dalam penegakan hukum tersebut.
 
"Seperti kebijakan pemerintah terkait bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dan kebijakan pihak lain," kata Febrie.
 
Di sisi lain, dia membeberkan langkah penyidik mengusut kasus itu. Sebanyak 10 lokasi digeledah dan 650 dokumen disita, termasuk dokumen penting. Selain itu, pihaknya mengantongi berita acara pemeriksaan (BAP) dari 30 saksi.
 
Kejagung menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO. Salah satu tersangka merupakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, IWW.
 
IWW telah menerbitkan ekspor CPO terhadap beberapa perusahaan. Perusahaan tersebut ialah Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, Multimas Nabati Asahan, dan Musim Mas.
 
Keempat tersangka dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri.
 
Kemudian, ketentuan Bab 2 huruf a angka 1 huruf b jo bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 DAGLU per 1 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif