Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah/Medcom.id/Cindy
Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah/Medcom.id/Cindy

Update Korupsi Minyak Goreng, Penyidik Fokus Selisik Barbuk Elektronik

Nasional minyak goreng Kejaksaan Agung Penegakan Hukum Mafia Minyak Goreng Korupsi Minyak Goreng
M Sholahadhin Azhar • 22 April 2022 14:04
Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan informasi terkini terkait kasus korupsi pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) termasuk minyak goreng. Penyidik fokus menyelidiki barang bukti (barbuk) elektronik di kasus korupsi minyak goreng dengan empat tersangka ini.
 
"Sedang koonsentrasi di barang bukti elektronik, ini dilakukan untuk memperkuat bukti adanya kerja sama antara tersangka," kata Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah dalam Breaking News Metro TV, Jumat, 22 April 2022.
 
Febrie tak membeberkan bukti elektronik apa saja yang diselisik. Hal tersebut untuk menjaga kerahasiaan proses penyelidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Penyidik yakin ada kerja sama antara tersangka Kemendag (Kementerian Perdagangan) dan pihak swasta," kata Febrie.
 
Di sisi lain, dia mengungkap tindakan Kejagung mengusut kasus korupsi minyak goreng ini. Beberapa lokasi digeledah dan ratusan dokumen disita.
 
"Sebanyak 10 tempat kita geledah, dokumen juga kita periksa 650 dokumen," kata Febrie.
 
Baca: 4 Saksi dari Perusahaan Minyak Goreng Diperiksa Terkait Korupsi Ekspor CPO
 
Kejagung menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO. Salah satu tersangka merupakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), IWW.
 
IWW telah menerbitkan ekspor CPO terhadap beberapa perusahaan. Perusahaan tersebut ialah Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, Multimas Nabati Asahan, dan Musim Mas.
 
Keempat tersangka dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri.
 
Kemudian, ketentuan Bab 2 huruf a angka 1 huruf b jo bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 DAGLU per 1 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif