Anggota Komisi III Fraksi PPP Arsul Sani. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah
Anggota Komisi III Fraksi PPP Arsul Sani. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah

Nasib RKHUP Tunggu Pertemuan dengan Jokowi

Nasional kuhp RUU KUHP rancangan kuhp
Whisnu Mardiansyah • 23 September 2019 15:28
Jakarta: Anggota Komisi III Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR belum memutuskan kelanjutan pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Keputusan menunggu rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari ini.
 
"Apa hasil pembahasan belum bisa saya sampaikan," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2019.
 
Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin menyerahkan sepenuhnya hasil kesepakatan pada pimpinan DPR. Politikus Golkar itu menyebut tugas komisi telah rampung dan seluruh fraksi sepakat pasal-pasal di RKUHP.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau saya kan sebatas laporan komisi ke Bamus. Sudah saya sampaikan. Kebijakannya seperti apa silakan Bamus dalam hal ini pimpinan fraksi dan agenda Bamus," ujar Azis.
 
Aziz enggan berspekulasi DPR bakal mengikuti keinginan presiden menunda atau tetap mengesahkan RKHUP sesuai jadwal. Keputusan akhir ada di tangan presiden dan pimpinan dewan.
 
"Saya bicara sesuai kewenangan di saya. Kewenangan di luar saya, enggak berani saya ngomong," tutur dia.
 
Presiden Joko Widodo menunda pengesahan RKUHP. Langkah itu diambil karena aturan hukum itu menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.
 
"Saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 20 September 2019.
 
Jokowi mengaku sudah mendengarkan masukan dari berbagai kalangan yang keberatan dengan sejumlah substansi RKUHP. Dia memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikan sikap pemerintah kepada DPR.
 
Menkumham juga diperintahkan kembali menjaring masukan dari masyarakat dalam menyusun RKUHP. Setidaknya, ada 14 pasal RKUHP yang menimbulkan perdebatan. Masalah ini perlu dibahas lebih dalam dengan DPR.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif