Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan--MI/M IRFAN
Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan--MI/M IRFAN

RKUHP Bisa Disahkan Sebelum 27 September

Nasional rancangan kuhp
Whisnu Mardiansyah • 23 September 2019 14:46
Jakarta: Pemerintah dan DPR disebut masih memiliki waktu untuk mengesahkan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Kesepakatan masih menunggu rapat konsultasi antara Presiden Joko Widodo dengan pimpinan DPR dan fraksi di parlemen.
 
"Tinggal beberapa poin konsultasi mudah-mudahan bisa diselesaikan. Sehingga masih ada waktu sampai 27 September sidang, masih bisa. Jadi itu yang saya harapkan ada kesepakatan tapi kalau tidak ada, tentu saya terakhir ikut Pak Jokowi," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2019.
 
Zulhas mengatakan, RKUHP yang sudah puluhan tahun dibahas harus segera disahkan meski menimbulkan pro dan kontra. Sebab, KUHP yang ada saat ini warisan kolonial Belanda.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini kan UU zaman Belanda, kalau nunggu semua setuju ya enggak sah-sah itu UU. Makanya saya berharap bisa disepakati dalam konsultasi ini sehingga UU ini bisa diselesaikan oleh periode sekarang sehingga ada prestasinya," katanya.
 
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Apapun hasil keputusannya, PAN tunduk kepada putusan yang diambil pemerintah.
 
"Nanti dialog apa hasilnya, mudah-mudahan sepakat kalau tidak saya tetap dukung pak Presiden," ujar Zulhas.
 
Zulhas meminta kepada pihak yang kontra RKUHP melihat objektif pasal per pasal. Termasuk, membandingkan dengan KUHP yang ada saat ini.
 
"Kalau dibaca rancangan UU, kayaknya bertentangan tapi lihat UU lamanya, ternyata lebih berat lagi," pungkas dia.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif