NEWSTICKER
Ilustrasi KPK - MI.
Ilustrasi KPK - MI.

KPK Periksa Bos PT INTI

Nasional kasus suap angkasa pura ii OTT KPK
Juven Martua Sitompul • 23 Agustus 2019 10:48
Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan Direktur PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) Persero, Darman Mappangara. Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap proyek baggage handling system (BHS) pada PT Angkasa Pura Propetindo (PT APP).
 
“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AYA (Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.
 
Belum diketahui detail kaitan Darman dalam kasus ini. Kuat dugaan bos PT INTI itu mengetahui banyak ihwal suap yang melibatkan anak buahnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK menetapkan Andra dan staf PT INTI, Taswin Nur, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek BHS. Andra selaku penerima suap dan Taswin pemberi suap.
 
Andra diduga mengarahkan PT APP menunjuk langsung PT INTI menggarap proyek BHS. PT APP mengoperasikan proyek senilai Rp86 miliar itu.
 
(Baca juga:Keterlibatan Petinggi Angkasa Pura II dan INTI Diselisik)
 
Andra disinyalir mengarahkan Executive General Manager Divisi Airport Maintainance Angkasa Pura II, Marzuki Battung, menyusun spesifikasi teknis proyek. Berdasarkan penilaian tim teknis PT APP, harga penawaran PT INTI terlalu mahal.
 
Andra juga diduga mengarahkan Direktur PT APP, Wisnu Raharjo, mempercepat penandatanganan kontrak antara PT APP dan PT INTI. Tujuannya, down payment (DP) segera cair sehingga PT INTI bisa menggunakan sebagai modal awal.
 
Andra selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.
 
Taswin sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.
 
(Baca juga:PT INTI Tak Akui Pelaku Suap)
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif