Konferensi pers KPK terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II di Gedung KPK, Jakarta. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga.
Konferensi pers KPK terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II di Gedung KPK, Jakarta. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga.

Keterlibatan Petinggi Angkasa Pura II dan INTI Diselisik

Nasional suap angkasa pura ii OTT KPK
Juven Martua Sitompul • 02 Agustus 2019 04:35
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengusut keterlibatan pihak lain di kasus dugaan suap proyek Baggage Handling System (BHS). Khususnya, petinggi PT Angkasa Pura II dan petinggi PT INTI yang diduga terlibat.
 
Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan dua orang sebagai tersangka yakni Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) Tbk, Andra Y Agussalam dan staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) Taswin Nur.
 
"Apakah Keputusan itu bisa diambil (Andra) seorang diri? Sudah pasti tidak," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 1 Juli 219.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Basaria, dugaan adanya keterlibatan petinggi PT Angkasa Pura II maupun PT INTI bukan tanpa alasan. Dia menyebut Taswin seorang staf tidak memiliki kewenangan mengeluarkan uang hingga SGD96.700 atau lebih dari Rp1 miliar untuk kepetingan proyek.
 
"TSW (Taswin Nur) ini adalah staf dari PT INTI. Kebetulan yang bersangkutan ini orang kepercayaan pejabat utama di sana," kata Basaria.
 
Sayangnya, Basaria masih menutup informasi soal identitas pejabat utama PT INTI tersebut, termasuk petinggi PT Angkasa Pura. Dia hanya memastikan semua pihak yang terlibat tidak akan lepas dari jerat hukum.
 
"Apa nanti hubungannya dengan yang lainnya, termasuk Direktur ini belum sampai ke sana. Ini masih dalam pengembangan," pungkasnya.
 
KPK menetapkan Andra dan Taswin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek Baggage Handling System (BHS). Andra selaku penerima suap dan Taswin pemberi suap.
 
Andra diduga mengarahkan PT Angkasa Pura Propertindo (PT APP) untuk menunjuk langsung PT INTI sebagai penggarap proyek BHS. Proyek bernilai Rp86 miliar ini merupakan proyek yang dioperasikan oleh PT APP.
 
Andra disinyalir telah mengarahkan Executive General Manager Divisi Airport Maintainance Angkasa Pura II, Marzuki Battung untuk menyusun spesifikasi teknis terkait proyek tersebut. Padahal, berdasarkan penilaian tim teknis PT APP harga penawaran PT INTI terlalu mahal.
 
Andra juga diduga mengarahkan Direktur PT Angkasa Pura Propertindo, Wisnu Raharjo untuk mempercepat penandatanganan kontrak antara PT APP dan PT INTI. Tujuannya, agar DP segera cair sehingga PT INTI bisa menggunakannya sebagai modal awal.
 
Andra selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.
 
Taswin sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.
 
(EKO)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif