Sidang vonis PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang vonis PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

PT Tuah Sejati Dihukum Setor Keuntungan SPBU ke KPK

Fachri Audhia Hafiez • 22 September 2022 15:02
Jakarta: Majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa korporasi, PT Tuah Sejati. Perusahaan tersebut harus tetap mengelola asetnya berupa stasiun bahan bakar untuk membayar uang pengganti total Rp49.908.196.378.
 
"Menetapkan terdakwa agar tetap mengelola aset usaha berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Stasiun Pengisian Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), dan melanjutkan penyetoran keuntungan aset usaha ke rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap," kata Ketua Majelis Hakim Susanti Arsi Wibawani saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 22 September 2022.
 
Adapun lokasi stasiun pengisian bahan bakar tersebut, yakni SPBN Nomor 18.606.231 berada di Jalan Sisingamangaraja PPI Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lalu, SPBU di Jalan Sultan Iskandar Muda Desa Gp Pie Kecamatan Meuraxa Ulee Lhueue, Kota Banda Aceh. Kemudian, SPPBE di Jalan Kantor Koramil Meurebo, Desa Peunaga Reyeuk Kecamatan Meurebo, Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.
 
Pada persidangan terungkap bahwa fakta aset usaha berupa aset SPBU (barang bukti Nomor 131), SPBN (barang bukti nomor 127), dan SPPBE (barang bukti nomor 135) merupakan hasil tindak pidana korupsi. KPK menyerahkan pelaksanaan operasi aset itu kepada PT Pertamina (Persero).

Baca: Hukuman Tambahan PT Nindya Karya, Bayar Uang Pengganti Rp44,6 Miliar 


Pasalnya, BUMN tersebut memiliki kompetensi berkaitan dengan keberlangsungan pengelolaan aset tersebut. Lembaga Antikorupsi mempertimbangkan asas kemanfaatan dalam pengoperasian aset tersebut.
 
Pada perkara ini, PT Tuah Sejati bersama PT Nindya Karya (Persero) divonis membayar denda pidana sebesar Rp900 juta. Keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi pembangunan Dermaga Bongkar Sabang, Aceh, Tahun Anggaran 2006-2011. 
 
Kedua terdakwa korporasi itu terbukti memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. PT Nindya Karya diperkaya sebanyak Rp44.681.053.100.
 
Sedangkan, PT Tuah Sejati diperkaya sebanyak Rp49.908.196.378. Keduanya juga wajib membayar uang pengganti sejumlah tersebut.
 
Kedua perusahaan tersebut didakwa merugikan negara yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga Sabang pada Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) Tahun Anggaran 2004-2011.

Baca: Pemilihan Pengganti Lili Pintauli Diusulkan Melalui Fit and Proper Test


Proyek itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 
Terdapat persengkokolan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati dalam penggarapan proyek tersebut. Sejumlah kontrak dan laporan dibuat sedemikian rupa agar proyek berjalan sesuai kesepakatan yang berujung melawan hukum.
 
PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Vonis itu sesuai dengan dakwaan primer.
 
Pada persidangan ini, PT Nindya Karya diwakili oleh Direktur Utama PT Nindya Karya Haedar A Karim. Sedangkan, PT Tuah Sejati diwakili oleh Muhammad Taufik Reza selaku direktur perusahaan tersebut.
 
(LDS)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif