Sidang vonis PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang vonis PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Hukuman Tambahan PT Nindya Karya, Bayar Uang Pengganti Rp44,6 Miliar

Fachri Audhia Hafiez • 22 September 2022 14:53

Jakarta: PT Nindya Karya (Persero) dijatuhi hukuman tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi pembangunan Dermaga Bongkar Sabang, Aceh, Tahun Anggaran 2006-2011. Yakni, berupa membayar uang pengganti senilai Rp44,6 miliar.
 
"Menghukum terdakwa PT Nindya Karya (Persero) dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp44.681.053.100," kata Ketua Majelis Hakim Susanti Arsi Wibawani saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 22 September 2022.
 
Uang hasil korupsi tersebut sudah disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fulus itu akan diperhitungkan sebagai sebagai pembayaran uang pengganti.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kejahatan korupsi tersebut dilakukan bersama-sama PT Tuah Sejati. Perusahaan itu juga dihukum membayar uang pengganti ke negara.
 
"Menghukum terdakwa PT Tuah Sejati dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp49.908.196.378," ujar Hakim Susanti.

Baca: Terbukti Korupsi Pembangunan Dermaga Sabang, PT Nindya Karya Dihukum Bayar Rp900 Juta

Majelis juga mempertimbangkan uang senilai Rp9.062.489.079 yang telah disita dan aset PT Tuah Sejati untuk mengurangi nilai pembayaran uang pengganti. Selain itu, bila korporasi itu tak sanggup membayar, maka harta benda milik perusahaan akan disita dan dilelang.
 
"Terpidana PT Tuah Sejati tidak membayar uang pengganti dimaksud, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut," ucap Hakim Susanti.
 
PT Nindya Karya serta PT Tuah Sejati dijatuhi hukuman membayar pidana denda sebesar Rp900 juta. Apabila tak sanggup membayar maka harta bendanya akan disita dan dilelang.
 
Kedua perusahaan tersebut didakwa merugikan negara yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga Sabang pada Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) Tahun Anggaran 2004-2011.
 
Proyek itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 
Terdapat persengkokolan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati dalam penggarapan proyek tersebut. Sejumlah kontrak dan laporan dibuat sedemikian rupa agar proyek berjalan sesuai kesepakatan yang berujung melawan hukum.
 
PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Vonis itu sesuai dengan dakwaan primer.
 
Terhadap hukuman tersebut, jaksa serta pihak PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati menyatakan pikir-pikir. Para pihak diberi waktu selama satu pekan untuk menyatakan banding atau tidak.

Pada persidangan ini, PT Nindya Karya diwakili oleh Direktur Utama PT Nindya Karya Haedar A Karim. Sedangkan, PT Tuah Sejati diwakili oleh Muhammad Taufik Reza selaku direktur perusahaan tersebut.


 
(AGA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif