Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir masuk ke kendaraan saat keluar dari rumah tahanan Kelas 1 Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/11). MI/Susanto.
Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir masuk ke kendaraan saat keluar dari rumah tahanan Kelas 1 Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/11). MI/Susanto.

'Noda' Rekor Sempurna KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 05 November 2019 08:02
Jakarta: Lega, itulah yang dirasakan Sofyan Basir setelah hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengetok palu vonis bebas. Mantan Direktur Utama PT PLN itu semringah.
 
Sofyan langsung memeluk keluarga dan koleganya yang setia menanti di ruang sidang. Air mata haru menghiasi para tamu yang mayoritas pegawai PLN itu.
 
"Saya bersyukur kepada Allah, kasih yang terbaik buat saya bebas," kata Sofyan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 4 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Raut bahagia itu dinilai wajar karena Sofyan menjalani proses persidangan sekitar enam bulan. Apalagi, ini baru pertama kalinya terdakwa korupsi yang ditangani KPK dinyatakan bebas di Pengadilan Tipikor Jakarta.
 
Informasi yang dihimpun, dua terpidana korupsi yang dinyatakan bebas di pengadilan tingkat pertama yakni, mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad dan eks Bupati Rokan Hulu Suparman. Mochtar divonis bebas dari Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. Sedangkan Suparman dinyatakan tak bersalah di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau.
 
Sofyan divonis bebas karena KPK tak bisa membuktikan tuduhan. KPK menjerat Sofyan dengan Pasal 56 KUHP dengan tuduhan membantu, dalam kasus itu terjadinya tindak pidana korupsi. Majelis hakim menilai tuduhan itu tak terbukti.
 
Sofyan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 11 juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.
 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Sofyan terbukti memfasilitasi pertemuan antar Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Pertemuan itu guna mempercepat proses independent power producer (IPP) PLTU Riau-1.
 
Peran memfasilitasi itulah yang membuat Sofyan dijerat Pasal 56 ke-2 KUHP. Pasal tersebut berbunyi, barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
 
Majelis hakim berpendapat Sofyan selalu didampingi Direktur Pengadaan Strategis II PLN Supangkat Iwan Santoso dalam pertemuan itu. Karena Iwan mengetahui masalah IPP PLTU Riau-1 dan kerap memberikan masukkan.
 
Sofyan disebut lima kali melakukan pertemuan, antara 2017-2018. Majelis berpendapat belum ada kesepakatan antara China Huadian Enginering Company Limited (CHEC, Ltd), perusahaan yang dibawa Kotjo dengan PT PLN, dalam pertemuan itu.
 
Kesepakatan itu berkaitan dengan masa tenggang waktu kontrol antara PT PLN dengan CHEC. PLN memutuskan tenggang waktu selama 15 tahun terkait PLTU Riau-1, sedangkan CHEC menginginkan 20 tahun.
 
Pertemuan yang rajin dilakukan Sofyan terkait PLTU Riau-1, dinilai sebatas ingin mewujudkan program listrik nasional yang digagas pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2017.
 
"Jadi jelas percepatan tersebut bukan karena keinginan terdakwa sendiri dan bukan karena adanya pesanan dari Eni Maulani Saragih atau pun Johannes Budisutrisno Kotjo," ujar Hakim anggota Anwar.
 
Majelis hakim berpendapat Sofyan terbukti tak mengetahui uang Rp4,75 miliar yang diberikan Kotjo kepada Eni. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Eni dan Kotjo di persidangan.
 
Sofyan juga terbukti tak mengetahui pemberian fee agent 2,5 persen dari total nilai proyek USD900 juta itu. Fakta ini serupa pula dengan keterangan Eni dan Kotjo saat persidangan.
 
"Menimbang bahwa sejalan apa yang diungkapkan oleh Eni dan Kotjo yang juga perkaranya sudah diputus Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bahwa terdakwa tidak mengetahui penerimaan fee secara bertahap tersebut," ujar Hakim Anwar.
 
Majelis hakim memutuskan bahwa atas temuan fakta itu, baik dakwaan pertama maupun kedua tak terbukti Sofyan melakukan tindak pidana perbantuan. Selain segera dibebaskan, hak Sofyan juga harus dipulihkan dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya.
 
"Mengadili satu menyatakan terdakwa sofyan basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua," kata Ketua Majelis Hakim Hariono saat membacakan amar putusan.

KPK Tak HabisAkal

Kini, Sofyan Basir telah menghirup udara segar setelah bisa keluar dari rumah tahanan KPK. Namun langkah Sofyan bisa saja kembali dijegal Lembaga Antirasuah.
 
KPK mengupayakan jalur hukum lain untuk menggagalkan vonis bebas Sofyan. Namun sikap itu belum dilontarkan secara tegas.
 
KPK mengaku masih mempelajari petikan putusan majelis hakim. Selain itu, masih ada 14 hari bagi KPK untuk menentukan sikap atas putusan pengadilan tingkat pertama itu.
 
"Upaya hukum yang tersedia itu yang kami bahas lebih lanjut penggunaannya agar kebenaran yang substansial dan proses pembuktian hukum yang kami yakini, itu bisa dibuktikan nanti di proses persidangan," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah.
 
Kuasa hukum Sofyan Basir, Soesilo Aribowo mengaku pihaknya siap menghadapi KPK. Upaya yang memungkinkan ialah kasasi di Mahkamah Agung (MA).
 
"Kalau bebas murni kasasi. Kita siap saja. Kan kasasi itu bukan soal fakta lagi yang dipersoalkan tapi penerapan hukumnya," ucap Soesilo.
 

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif