Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang. Foto: MI/Rommy Pujianto
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang. Foto: MI/Rommy Pujianto

KPK Siap Banding Vonis Bebas Sofyan Basir

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Ilham Pratama Putra • 05 November 2019 02:37
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengajukan banding atas putusan bebas eks Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir. KPK yakin bukti keterlibatan Sofyan dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 kuat.
 
"Lima pimpinan sudah ketemu dan saya pikir kita akan lakukan upaya hukum, dan kita firm kok di situ. Dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 4 November 2019.
 
Kendati begitu, menurut Saut, pihaknya tetap menghormati putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang membebaskan Sofyan. Putusan bebas Sofyan menjadi koreksi atas kinerja KPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"(Putusan bebas Sofyan Basir) Ini bagian dari check and balance, makanya kita lakukan check ke ulang, ya kan dengan upaya hukum," kata dia.
 
Kelima pimpinan telah menemui jaksa penuntut umum untuk membahas tindak lanjut putusan bebas Sofyan. Upaya banding di tingkat kasasi ke Mahkamah Agung (MA) sesuai dengan prosedur hukum.
 
"Tinggal nanti bagaimana kita menjelaskan ulang kembali," ucap dia.
 
Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mendorong KPK untuk melayangkan kasasi ke MA. Dia optimistis bukti KPK keterlibatan Sofyan Basir dalam suap PLTU Riau-1 kuat.
 
"Kami meyakini bukti yang dibawa KPK telah solid dalam persidangan, bahkan beberapa kali pada persidangan dengan terdakwa yang berbeda nama Sofyan Basir kerap disebutkan," kata Kurnia.
 
Di sisi lain, ICW kecewa dengan putusan mejalis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta. "ICW kecewa dengan vonis bebas yang dijatuhkan pengadilan tindak pidana korupsi kepada terdakwa Sofyan Basir," pungkas Kurnia.
 
Sofyan terlepas dari jeratan tuntutan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Sofyan juga lepas dari dari ancaman Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.
 
JPU KPK sebelumnya menyebut Sofyan memfasilitasi pertemuan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membahas proyek PLTU Riau-1. Pembahasan tersebut dinilai ada unsur tindak pidana korupsi.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif