Penahanan Empat Tersangka Suap Walkot Kendari Diperpanjang
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MI/Rommy Pujianto).
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan penahanan terhadap empat tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Kendari tahun 2017-2018. Masa penahanan keempat tersangka diperpanjang selama 30 hari ke depan.

Keempat tersangka itu yakni calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun dan anaknya Wali Kota nonaktif  Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP). Kemudian, Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah dan Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawati Faqih.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari untuk empat orang tersangka suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 27 April 2018.


Febri menjelaskan, perpanjangan penahanan keempatnya terhitung sejak 30 April 2018 hingga 29 Mei 2018. Perpanjangan masa penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan.

KPK menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Kendari tahun 2017-2018. Yakni Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan sang ayah Asrun, yang merupakan calon Gubernur Sulawesi Tenggara. 

(Baca juga: Ketua KPU Sultra Diusut soal Kasus Suap Cagub)

Kemudian, Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah dan Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawati Faqih. Dalam kasus ini, Adriatma diduga kuat telah menerima suap dari Hasmun Hamzah sebesar Rp2,8 miliar.

Uang diberikan Hasmun Hamzah secara bertahap, pertama sebesar Rp1,5 miliar dan terakhir Rp1,3 miliar. Diduga uang suap itu akan digunakan Adriatma untuk membiayai kampanye sang ayah Asrun sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara di Pilkada serentak 2018.

Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Adriatma, Asrun dan Fatmawati selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Baca juga: Suap di Kendari Gunakan Kode 'Koli Kalender')





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id