Ketua KPU Sultra Diusut soal Kasus Suap Cagub

Muhammad Al Hasan 20 Maret 2018 11:39 WIB
OTT Wali Kota Kendari
Ketua KPU Sultra Diusut soal Kasus Suap Cagub
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara (KPU Sultra) Hidayatullah. Dia diusut soal kasus suap yang menjerat Asrun, calon gubernur Sultra.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ADR (Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Selasa, 20 Maret 2018.

KPK rencananya juga akan memeriksa dua saksi lain dari pihak swasta. Saksi itu ialah Direktur PT Kendari Siu Siu Ivan Santri Jaya Putra dan Staf Keuangan PT Sarana Perkasa Eka Lancar Suhar.


Ketiganya diperiksa dalam pengembangan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari tahun anggaran 2017-2018. Skandal korupsi ini menjerat ayah-anak, Asrun dan Adriatma, sebagai tersangka.

Adriatma diduga menerima uang dari Dirut PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah. Suap itu diberikan secara bertahap. 

Pertama, uang diberikan sejumlah Rp1,5 miliar dan kedua sejumlah Rp1,5 miliar. Dana itu diduga akan digunakan Adriatma sebagai modal pemenangan pilkada mendatang.

Baca: KPK Temukan Rp2,7 Miliar Uang Suap Walkot Kendari

KPK telah menetapkan empat orang tersangka di kasus ini. Selain Adriatma dan Asrun, tersangka lain adalah Kepala BPAD Kendari Fatmawati Faqih dan Hasmun Hamzah. 

Kemarin, KPK memutuskan memperpanjang masa penahanan keempat tersangka untuk kepentingan penyidikan. Mereka harus mendekam selama 40 hari ke depan terhitung 21 Maret.

Atas perbuatannya, Adriatma, Asrun, dan Fatmawati selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Hasmun Hamzah selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.






(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id