Penutupan BDNI Disebut Keputusan Pemerintah

Damar Iradat 28 Juni 2018 14:06 WIB
kasus blbi
Penutupan BDNI Disebut Keputusan Pemerintah
Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Bambang Subianto - MI/Agus Mulyawan.
Jakarta: Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Bambang Subianto mengatakan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1998-1999 membuat pemerintah harus mengambil sikap. Salah satunya menutup sejumlah bank yang dinyatakan tidak sehat, termasuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Bambang menjelaskan penutupan sejumlah bank harus melalui proses panjang. Pemerintah, kata dia, tidak bisa sembarangan menutup bank yang ada saat itu.

"(Penutupan bank) baru dilakukan lagi pada Mei 1999. Kita membutuhkan kajian yang panjang untuk menutup bank. Itu diputuskan pemerintah," kata Bambang saat bersaksi untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Juni 2018.


Bambang menjelaskan BPPN saat itu hanya melaksanakan perintah pemerintah. Sebelum menutup sejumlah bank yang dinyatakan tidak sehat itu, serangkaian rapat dilakukan.

"Ada rapat khusus para menteri ekonomi. Jadi, menutup bank itu tidak sembarangan ngomong, dirahasiakan, rapatnya setiap Jumat sore," ungkap dia. 

Terkait BDNI, menurutnya, saat itu kajian awal menyatakan BDNI tergolong bank dengan kondisinya cukup parah. Sehingga, kata dia, diputuskan saat itu BDNI harus ditutup.

(Baca juga: Jaksa Cecar Eks Kepala BPPN Soal Alasan Penyaluran BLBI)

Sebab, kata dia, Indonesia yang saat itu dilanda krisis ekonomi harus menunjukkan kepada masyarakat dan dunia internasional jika pemerintah telah melakukan pembenahan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat dan internasional.

"Saat rapat diputuskan untuk BDNI ditutup karena perlu menunjukkan kepada masyarakat, pasar, internasional, kita melalukan langkah-langkah pembenahan, yang jelek tutup yang baik diteruskan," tutur dia. 

Syafruddin didakwa merugikan negara hingga Rp4,58 triliun terkait kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) BLBI. Ia diduga telah menghapus piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada petani tambak yang dijamin  PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira.
 
Syafruddin juga dinilai menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala BPPN. Saat itu, Syafruddin menerbitkan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham kepada Sjamsul Nursalim, meskipun belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI terhadap petambak.

Dalam kasus ini, Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

(Baca juga: Bambang Subianto: BI Minta Pemerintah Tanggung Jawab Utang BLBI)





(REN)