Jaksa Cecar Eks Kepala BPPN Soal Alasan Penyaluran BLBI

Damar Iradat 21 Juni 2018 13:29 WIB
kasus blbi
Jaksa Cecar Eks Kepala BPPN Soal Alasan Penyaluran BLBI
Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Iwan Ridwan Prawiranata - ANT/Andika Wahyu.
Jakarta: Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Iwan Ridwan Prawiranata dicecar soal alasan pemberian bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke 54 bank yang tidak sehat pada 1998. Dari 54 bank yang mendapat kucuran BLBI, salah satunya Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). 

Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulanya mengonfirmasi soal keterangan Iwan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Kepada penyidik KPK, Iwan membeberkan alasan utama pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan BLBI.

"Dalam BAP nomor 9, saksi menyatakan, dasar kebijakan pemerintah memberikan BLBI kepada bank saldo debit di antara BDNI yakni, Adanya perintah Presiden Soeharto untuk tidak melikuiditasi bank," cecar jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Juni 2018.


Jaksa melanjutkan, "Namun, pemerintah dengan IMF memberikan likuiditas bank yang mengalami kesulitan dan jaminan bank kepada pemilik simpanan akan dipenuhi pemerintah terhadap kewajiban dan krisis ekonomi. Itu alasan diberikan BLBI?," tanya jaksa.

Iwan yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung itu tidak membantah keterangan dalam BAP tersebut. Menurut dia, itu merupakan salah satu alasan mendasar saat itu BLBI dikucurkan ke sejumlah bank.

Jaksa kemudian mencecar Iwan soal temuan Bank Indonesia terhadap BDNI. Iwan sebelum menjabat sebagai kepala BPPN diketahui sempat menduduki posisi Direktur Pengawasan Bank di BI.

"Saya baru masuk bulan januari 1998, pada waktu itu temuan BI saya lihat laporan dari pejabat terdahulu memang ada penarikan secara tunai maupun antar bank, baik untuk membayar LC dan lain sebagainya," kata Iwan.

(Baca juga: Bambang Subianto: BI Minta Pemerintah Tanggung Jawab Utang BLBI)

Ia mengaku dalam laporan tersebut ditemukan saldo debit dari BDNI. Saldo debit, kata dia, fasilitas yang diberikan BI ketika dana yang ditarik nasabah tidak mencukupi.

Iwan menjelaskan, sebelum memberikan fasilitas tersebut, BI akan memeriksa bank itu. Kemudian, BI akan mengupayakan melakukan perbaikan, menambah modal, dan melakukan action plan.

Namun demikian, Iwan mengaku, tidak ingat persis posisi saldo BDNI pada saat itu. Jaksa lantas kembali mengonfirmasi keterangan Iwan dalam BAP.

"Dalam BAP nomor 16, saldo debit pada Desember 1997 berdasarkan laporan accounting, BDNI mulai bersaldo debit sejak Januari 1998 sebesar Rp166,3 miliar sampai bank itu dibekukan pada 1998. Terjadi saldo debit adanya penarikan tunai dan cabang bank BDNI," kata jaksa membacakan BAP milik Iwan.

Iwan membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut. Ia juga mengaku sempat bertemu dengan Sjamsul Nursalim selaku pemilik BDNI. 

Menurutnya, pertemuan itu terjadi saat ia masih menjabat sebagai Direktur Pengawasan Bank di BI. Pada pertemuan itu, ia meminta agar Sjamsul menyelesaikan persoalan saldo debit.

"Kami meminta penyelesaian saldo debit, mengusahakan mencari cara untuk menutup saldo itu. Yang bersangkutan bilang akan jual perusahaannya di Amerika, kemudian dia akan membuat program pada saat itu," tutur dia. 






(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id