Juru bicara presiden Fadjroel Rachman. Foto: Medcom.id/Damar Iradat
Juru bicara presiden Fadjroel Rachman. Foto: Medcom.id/Damar Iradat

Dewas dan Pimpinan KPK Perlu Adaptasi

Nasional Revisi UU KPK
Damar Iradat • 13 Januari 2020 16:44
Jakarta: Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai membutuhkan waktu beradaptasi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masyarakat diminta bersabar.
 
"Beri kesempatan pada mereka menjalankan undang-undang tersebut," kata juru bicara presiden Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 13 Januari 2019.
 
Hal ini menyusul kritik Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK hasil revisi. ICW menilai UU KPK yang baru menghambat kinerja lembaga antikorupsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Fadjroel menyebut Undang-undang baru KPK merupakan kebijakan politik hukum pemerintahan Jokowi. Kepala Negara menghormati hukum positif yang berlaku saat ini.
 
"Kami hanya menjalankan undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK," ujar dia.
 
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut UU KPK yang beru memperlambat dan menyulitkan kinerja Lembaga Antirasuah. Izin Dewas KPK dalam proses penggeledahan terkait kasus suap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dinilai menyulitkan proses penyidikan.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif